Aturan, yang muncul saat Eropa bergulat dengan lonjakan harga energi dan kekhawatiran tentang ketergantungannya pada impor gas Rusia di tengah ketegangan politik atas Ukraina, telah menghadapi tentangan di berbagai bidang, termasuk dari para juru kampanye, penasihat ahli Uni Eropa, beberapa investor, dan negara.
Perdebatan itu mencerminkan perpecahan yang lebih luas di antara pemerintah mengenai jalan untuk memenuhi tujuan UE untuk mencapai nol emisi bersih pada tahun 2050.
Baca Juga:
Kurangi Emisi, PLN Bangun Tiga Skenario Transisi Energi
Negara-negara UE dan Parlemen Eropa memiliki waktu empat bulan untuk berpotensi memblokir aturan, yang dapat dilakukan oleh mayoritas super 20 dari 27 negara UE yakni ambang batas yang dianggap tidak mungkin atau mayoritas anggota parlemen.
Pada Rabu (2/2), anggota parlemen Hijau Uni Eropa mengatakan bahwa mereka akan berkampanye untuk 353 suara yang diperlukan untuk memblokir proposal, dan sudah memiliki sekitar 250.
"Masih ada kesempatan untuk menghentikan ini," kata anggota parlemen Hijau Jerman Michael Bloss.
Baca Juga:
Soal PLTN, Pemerintah Diminta Mulai Siapkan Pulau Kosong untuk Tempat Pembuangan Limbah Radioaktif
Pemerintah Austria pada Rabu mengulangi ancamannya untuk mengambil tindakan hukum atas label hijau nuklir. Sementara lawan mengutip kekhawatiran atas pembuangan limbah nuklir, negara-negara pro-nuklir termasuk Prancis menyatakan sumber energi bebas CO2 sangat penting untuk memenuhi target iklim. [tum]
