KonsumenListrik, Jakarta – Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) mendesak pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dalam pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia, menyusul tingginya minat investor terhadap sektor ini.
Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menyatakan bahwa meskipun tenaga nuklir memiliki potensi besar untuk mendukung kebutuhan energi nasional, risiko yang terkait juga tidak bisa diabaikan.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Himbau Konsumen Manfaatkan Diskon Token Listrik: Beli Rp100.000, Bayarnya Cuma Rp50.000
“Kami mengapresiasi langkah pemerintah dalam membuka peluang investasi di sektor tenaga nuklir. Namun, perlu diingat bahwa pemanfaatan tenaga nuklir harus disertai dengan pengawasan ketat dan regulasi yang jelas untuk memastikan keselamatan masyarakat dan lingkungan,” kata Tohom kepada WahanaNews.co, Jumat (20/12/2024) di Jakarta.
Menurutnya, pengembangan tenaga nuklir harus memenuhi standar internasional, termasuk dalam aspek keamanan fasilitas, pengelolaan limbah radioaktif, dan kesiapan tanggap darurat. Tohom juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi kepada publik terkait lokasi, teknologi, dan dampak potensial dari proyek-proyek nuklir.
“Investasi besar tidak boleh mengesampingkan tanggung jawab terhadap keselamatan dan transparansi. Pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut pembangunan fasilitas nuklir di wilayah tertentu,” sambung Tohom yang Juga Ketua Umum Lembaga Konsumen Ketenagalistrikan Indonesia (LKKI).
Baca Juga:
ALPERKLINAS: Tanpa Hemat, Indonesia Tidak Akan Bisa Swasembada Energi
Minat investor terhadap sektor tenaga nuklir di Indonesia meningkat setelah pemerintah memperkenalkan kebijakan yang memberikan insentif bagi energi rendah karbon.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa beberapa perusahaan internasional telah menyatakan minat untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di berbagai daerah.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengungkapkan bahwa tenaga nuklir akan menjadi bagian dari strategi energi nasional untuk mencapai target Net Zero Emission pada tahun 2060.
“Kami sedang mengkaji beberapa proposal investasi dari perusahaan global yang menawarkan teknologi nuklir generasi terbaru. Namun, setiap proyek akan melalui evaluasi ketat,” kata Eniya.
Kementerian ESDM juga menargetkan porsi bauran energi baru terbarukan (EBT) terhadap energi nasional dapat mencapai 72% pada 2060 mendatang.
Hal ini sejalan dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang sudah ditetapkan Kementerian sebelumnya.
Eniya menjelaskan bahwa target ini dimaksudkan untuk memenuhi rencana swasembada energi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Sampai dengan tahun 2060 memang realistiknya itu dihitung di RUKN 72% renewable dan di situ sudah kita moving forward, kalau ada pendanaan internasional yang lebih masif, itu saya yakin apa yang dicita-citakan Pak Presiden untuk swasembada energi juga bisa dilakukan," kata Eniya dalam acara Dialog Stakeholder EBTKE, Selasa (17/12/2024).
Meski begitu, Eniya mengatakan pihaknya akan sangat berhati-hati dalam merespon berbagai tawaran investasi pengembangan energi nuklir di RI ini.
"Yang mungkin saat ini lagi hot itu adalah nuklir, ini berbagai negara datang ke saya, ke kami, ya. Ada banyak, sekarang sudah menawarkan pra-FS dari beberapa negara. Ini saya moving-nya hati-hati," ucap Eniya.
ALPERKLINAS menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan tenaga nuklir di Indonesia bergantung pada komitmen pemerintah untuk memastikan regulasi dan pengawasan yang memadai.
“Ini bukan hanya tentang menarik investasi, tetapi juga tentang membangun kepercayaan publik. Pemerintah harus menunjukkan bahwa mereka mampu mengelola teknologi nuklir dengan aman dan bertanggung jawab,” tegas Tohom Purba.
Eniya juga menjelaskan bahwa model investasi atau kerja sama dalam pengembangan energi nuklir memerlukan perhatian khusus. "Ini learning dari beberapa negara, itu masalah nuklir ini ada yang G to G, ada yang B to G gitu ya, ada financial structure yang kolaborasi dari beberapa government juga ada. Jadi sangat kompleks sekali, satu financial structure," jelasnya.
"Kedua tentang multi-location, jadi karena mengingat ada, yang kedua multi-country maksudnya multilateral collaboration, yang ketiga baru multi-location. Jadi kita tidak, karena kita negara non-block ya, kita membuka semua kerjasama ke berbagai negara," lanjutnya.
Dengan meningkatnya perhatian terhadap sektor tenaga nuklir, ALPERKLINAS juga meminta adanya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, investor, dan lembaga independen untuk meminimalkan risiko dan memastikan bahwa pemanfaatan nuklir memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat tanpa mengorbankan keselamatan atau lingkungan.
[Redaktur: Amanda Zubehor]
