Konsumenlistrik.com | Kementerian BUMN melakukan transformasi di tubuh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui pembentukan holding dan subholding dengan salah satu tujuannya memetakan subsidi listrik di Indonesia.
"Kami melakukan mapping ini supaya ke depan bisa menggambarkan secara rill mana masyarakat yang perlu disubsidi, mana yang tidak perlu disubsidi," kata Menteri BUMN Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (19/1/2022).
Baca Juga:
PT PLN Kirim Ratusan Pegawai Tugas Belajar ke Luar Negeri, Perkuat Kapasitas SDM
Dia mengatakan pandemi COVID-19 telah menyebabkan Indonesia mengalami defisit anggaran yang sangat besar. Pemerintah harus mendapatkan pendanaan yang lebih baik tidak hanya dari sektor pajak, subsidi listrik harus efisien dan tepat sasaran.
Menurutnya, KPK dan DPR selalu menekankan agar subsidi listrik tersebut bisa sampai langsung ke masyarakat tanpa melibatkan BUMN.
"Kami mendukung subsidi langsung tanpa melibatkan BUMN..., tentu harus benar-benar dipastikan masyarakat kaya dan mampu tidak perlu disubsidi, serta yang memang perlu ya disubsidi," ujar Erick Thohir.
Baca Juga:
PT PLN Berikan Ratusan Pegawai Tugas Belajar ke Luar Negeri, Perkuat Kapasitas SDM
Lebih lanjut dia juga menyampaikan sistem digital yang sekarang diterapkan oleh PLN akan membuka area abu-abu yang selama ini dimanfaatkan oleh sejumlah golongan untuk mengambil keuntungan secara sepihak.
Dalam pemberitaan sebelumnya disebutkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menggodok skema pemberian langsung subsidi listrik agar penyalurannya lebih tepat sasaran.
Pemerintah merencanakan agar masyarakat yang mendapatkan subsidi langsung diberi uang tunai, kupon, atau voucher dan itu tidak bisa digunakan selain untuk membayar listrik.
