Konsumenlistrik.com | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan kepolisian tengah melakukan investigasi terkait adanya laporan dugaan kebocoran gas H2H pada Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sorik Marapi di Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Langkah ini mendapat dukungan penuh dari PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) selaku penanggung jawab proyek tersebut.
Baca Juga:
Pembagian BLT Tahap IV Desa Handel Kecamatan Puncak Sorik Marapi Sesuai Harapan Masyarakat
"SMGP terus memberikan dukungan penuh terhadap proses investigasi yang sedang berlangsung," ungkap Head of Corporate Affairs SMGP Yani Siskartika dalam pernyataan resminya pada Sabtu, (12/3/2022).
Penyelidikan internal SMGP, sambung Yani, menyimpulkan bahwa tidak ada kebocoran gas H2S selama pengujian sumur AAE-05 yang saat itu diduga mengakibatkan gangguan kesehatan pada masyarakat di desa Sibanggor Julu.
"Pantauan terakhir, tidak ada lagi warga yang dirawat di rumah sakit setempat. Kami berkomitmen untuk selalu memberikan dukungan kepada masyarakat, termasuk bantuan kesehatan," ungkapnya.
Baca Juga:
Pemkab Madina Rotasi Pejabat Eselon II Dan III, Pangeran Hidayat Jadi Camat Puncak Sorik Marapi
Pada 10 Maret 2022, SMGP telah berkoordinasi dengan Gubernur Sumatra Utara dan pemangku kepentingan terkait lainnya termasuk pihak berwenang. SMGP mendukung keputusan Pemerintah Propinsi Sumatera dan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk menghentikan sementara uji sumur AAE-05 hingga penyelidikan selesai. Sedangkan kegiatan lainnya berjalan normal sesuai anjuran EBTKE.
"SMGP akan selalu mengikuti Standard Operating Procedure (SOP) untuk semua kegiatan operasi yang mencakup pengujian sumur,mempertimbangkan tinjauan ketat oleh EBTKE, dan terus bekerja sama dengan pemangku kepentingan lokal untuk rencana mitigasi yang lebih lengkap dan menyeluruh terkait isu sosial," tegas Yani.
Pemerintah sendiri terus melakukan investigasi terkait insiden adanya kebocoran gas tersebut. "Pemerintah tengah menginvestigasi laporan tersebut dengan membentuk tim gabungan tediri dari Direktorat Jenderal EBTKE dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk menginvestigasi laporan tersebut," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi di Jakarta, Sabtu (12/3).
