konsumenlistrik.WAHANANEWS.CO, Jakarta - Ketua Umum Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS), KRT Tohom Purba, menyoroti kebijakan tegas Thailand yang menghentikan pasokan listrik ke wilayah Myanmar yang menjadi pusat bisnis ilegal.
Menurutnya, langkah ini seharusnya menjadi contoh bagi Indonesia dalam menindak penyalahgunaan listrik untuk kepentingan ilegal.
Baca Juga:
Tiang Kabel Milik PLN Terbuat dari Kayu, Bahayakan Warga yang Melintas
“Thailand menunjukkan bahwa listrik bukan hanya komoditas ekonomi, tetapi juga instrumen kebijakan yang bisa digunakan untuk menertibkan bisnis ilegal. Ini pelajaran penting bagi kita,” ujar Tohom, Minggu (9/2/2025).
Seperti diketahui, Pemerintah Thailand memutus aliran listrik di lima titik perbatasan Myanmar setelah adanya dugaan penyalahgunaan pasokan untuk operasi penipuan daring, narkoba, dan pusat panggilan ilegal.
Menteri Dalam Negeri Thailand, Anutin Charnvirakul, menegaskan bahwa langkah tersebut diambil atas dasar keamanan nasional.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Imbau Konsumen Listrik Waspada, Pastikan Teknisi PLN Tunjukkan Surat Tugas dan Kartu Pengenal
Tohom menilai, Indonesia memiliki banyak tantangan terkait penggunaan listrik ilegal, termasuk praktik pertambangan kripto tanpa izin, industri gelap, serta jaringan penipuan daring yang memanfaatkan listrik tanpa kontrol ketat.
Ia menegaskan bahwa Indonesia perlu mengadopsi pendekatan serupa untuk memastikan listrik tidak disalahgunakan oleh kelompok kriminal.
“Indonesia bisa belajar dari Thailand. Jika ada bukti kuat bahwa suatu industri menggunakan listrik untuk kejahatan, maka negara harus berani bertindak. Jangan membiarkan karena alasan ekonomi,” tegasnya.
Tohom yang juga Pendiri Monitoring Konsumen Listrik Indonesia (MKLI), mengatakan bahwa selama ini masih banyak kasus penyalahgunaan listrik yang dibiarkan tanpa penindakan tegas.
Ia mencontohkan maraknya industri ilegal yang memanfaatkan listrik bersubsidi, sementara banyak masyarakat yang justru kesulitan mendapatkan akses listrik secara adil.
Ia pun mendesak pemerintah dan PLN untuk memperkuat sistem pengawasan, termasuk dengan menerapkan mekanisme pemantauan konsumsi listrik yang lebih transparan dan akurat.
Menurutnya, kebijakan ketat seperti di Thailand akan memberi efek jera bagi pelaku bisnis ilegal yang selama ini memanfaatkan celah hukum.
“Jika negara serius, harus ada sinergi antara pemerintah, PLN, dan penegak hukum untuk memastikan listrik benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, bukan kejahatan,” pungkasnya.
[Redaktur: Mega Puspita]
