Alperklinas.Id | Penyertaan Modal Negara (PMN )merupakan bagian dari penugasan negara kepada PT PLN (persero) untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan sebagai penunjang program-program listrik desa sehingga harapannya dapat meningkatkan rasio elektrifikasi di Indonesia.
PT PLN selalu berkomitmen mengelola PMN secara akuntabel dan transparan guna mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan di Tanah Air.
Baca Juga:
Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Masih Terkendali, Menkeu: Ada Kenaikan Dibanding Tahun 2023
Menteri BUMN Erick Thohir pun menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan PMN yang cukup vital bagi PLN. Menurutnya, PMN ini adalah satu kepercayaan yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya.
“Ini merupakan kepercayaan, bahwa pemerintah hadir menyelesaikan masalah yang kita hadapi sama-sama. Dan tentunya kita harus mengembalikan kepercayaan itu,” katanya dalam sambutan acara Seremoni Pemberian PMN Tahun 2021, Kamis (30/12/2021).
Pada kesempatan yang sama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar penggunaan dana dari PMN dijalankan oleh BUMN secara akuntabel dan transparan.
Baca Juga:
Hadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Menkeu: Awal Sinergi yang Baik
Hal ini dikarenakan PMN berasal dari uang negara, sehingga harus bisa disampaikan apakah manfaat PMN sudah sesuai dibandingkan beban yang akan dipikul oleh negara dalam mempertanggungjawabkan anggarannya.
“Jadi Rp 5 triliun (untuk PLN) jangan sampai seperti membuang garam ke laut. Saya minta ada akuntabilitas Rp 5 triliun itu menjadi apa. Jadi kita sama-sama untuk bertanggung jawab kepada masyarakat,” ujar Sri Mulyani.
Dia pun berharap agar pencairan dana PMN pada penghujung 2021 ini dapat menjadi sebuah awal bagi kinerja PLN untuk bisa lebih akuntabel, menggunakan dana masyarakat secara profesional dan bisa dipertanggungjawabkan.
