Dengan program peningkatan kapasitas ini, diharapkan PLN dapat mengimplementasikan nilai ekonomi karbon untuk mendukung target penurunan emisi pada 2030 serta net zero emission pada 2060.
Otoritas Emisi Belanda juga menyampaikan tentang strategi Fit For 55 atau yang dikenal sebagai strategi penurunan 55 persen emisi Belanda pada tahun 2030. Strategi ini dijalankan sesuai dengan komitmen negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa.
Baca Juga:
Maraknya Penyalahgunaan Arus untuk 'Strum' Manusia, ALPERKLINAS Desak PLN Perketat Pengawasan
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Melalui Perpres ini, Indonesia memposisikan diri sebagai penggerak pertama (first mover) penanggulangan perubahan iklim berbasis pasar di tingkat global menuju pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.
Didi juga mengatakan tahun lalu PLN telah menggelar uji coba emissions trading system atau ETS dengan melibatkan 26 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Uji coba ini merupakan yang pertama kalinya di Indonesia.
“Uji coba yang sukses ini menjadi milestone pemerintah Indonesia dalam penerapan aturan pajak karbon dan perdagangan karbon di bulan April,” ujar Didi.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Soroti Ancaman 'Power Wheeling' dalam RUU EBET Prolegnas 2025
Didi menyatakan PLN telah menyusun langkah taktis, mulai dari perumusan strategi, penguatan kemampuan sumber daya manusia, serta rencana aksi perusahaan untuk memastikan perdagangan karbon berjalan maksimal.
“Kami juga memperkuat sistem internal untuk mengukur dan memverifikasi perdagangan emisi sehingga bisa berkontribusi riil dalam pengurangan emisi,” Didi menjelaskan.
Ia meyakini, PLN bisa menjadi motor penggerak sekaligus leading sector dalam perdagangan emisi karbon di Indonesia.
