Pemberian subsidi BBM, menurut Arifin, dipertimbangkan berdasarkan mahalnya harga komoditas minyak global akibat adanya eskalasi konflik Rusia - Ukraina. "Makanya kita harus mengalokasikan subsidi BBM yang tepat. Masyarakat juga harus disiplin menggunakan BBM sesuai dengan haknya," ungkapnya.
Mengacu Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, sejatinya konsumen pengguna minyak solar telah diatur dengan jelas, sehingga masyarakat diminta untuk mematuhinya.
Baca Juga:
Kakanim Banggai Lakukan Sidak Bebas Aktivitas Judi Online
Pentingnya Pengawasan dan Peran Serta Masyarakat
Pemerintah pun meminta masyarakat lebih pro-aktif apabila terjadi penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan. "Kami minta bantuan kepada semua (masyarakat) di sini untuk melaporkan apabila terjadi antrean dan mengingatkan kalau peruntukan BBM subsidi sesungguhnya. Kalau masyarakat yang mampu agar tidak mengonsumsinya," imbau Arifin.
Terkait pengawasan BBM bersubsidi, pemerintah akan mengambil langkah tegas terutama kendaraan operasional industri. "Dari pusat kami akan membuat surat peringatan agar industri tersebut menggunakan BBM sesuai dengan peruntukkannya," tambahnya.
Baca Juga:
Jelang Idul Adha, Satgas Pangan Kota Pontianak Lakukan Sidak di Pasar Flamboyan
Demikian juga industri yang ada di bawah Kementerian ESDM, Arifin akan mengambil tindakan tegas jika mendapati ada kendaraan operasional pertambangan yang menggunakan solar subsidi. "Kita akan ambil langkah-langkah, pertama akan mengingatkan, kemudian mengawasi, dan kalau masih terjadi penyimpangan, kita ambil tindakan tegas," tandas Arifin.
Tidak hanya itu, Arifin juga menyoroti adanya praktik curang modifikasi kapasitas tangki kendaraan yang ikut berperan besar atas terjadinya kelangkaan solar. Untuk itu dirinya berjanji akan melakukan evaluasi terhadap sistem dan infratruktur yang ada saat ini.
"Kita akan cukupi. Namun harus dilihat kendaraan yang mengkonsumsi BBM sudah benar atau belum, banyak contoh truk 6 roda harusnya isi tangkinya 120 liter, dimodifikasi tangkinya sampai 400 liter, ini tidak benar. Apalagi dari jumlah yang diambil bukan dipakai untuk peruntukannya, sehingga banyak kios-kios di luar SPBU yang tidak resmi. Ke depan kita akan evaluasi, sistem dan infrastruktur akan kita sempurnakan. Ini butuh usaha, tapi yang penting sekarang bagaimana kita bisa mengamankan dulu, karena kita dihadapkan pada situasi krisis mengamankan pasokan energi kita, karena ada konflik geopolitik," tutup Arifin. [tum]
