"Jadi berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk terus meningkatkan produksi listrik sekaligus mengurangi emisi CO2 sebesar 314 juta ton? Ini adalah biaya mengejutkan US$243 miliar. Dana US$243 miliar hanya listrik. Saya akan menerjemahkan ini Rp3.500 triliun," papar Sri Mulyani.
Menurut dia, dana yang dibutuhkan untuk menurunkan emisi bersih dan menaikkan produksi listrik lebih tinggi dari target belanja negara pada APBN 2022 yang hanya Rp3.106 triliun.
Baca Juga:
Berhasil Bangun Pabrik Panel Surya dan Sejumlah PLTS, ALPERKLINAS: Indonesia Terbukti Dukung Energi Bersih
"APBN kita sekitar Rp3.000 triliun. Ini perlu dana besar yang perlu dimobilisasi," ujar Sri Mulyani.
Tak ayal, kata Sri Mulyani, pemerintah membutuhkan banyak bantuan untuk mencapai target NDC. Misalnya, peran swasta ikut turun tangan menggelontorkan dana untuk memproduksi listrik sekaligus mengurangi emisi karbon di dalam negeri.
Bendahara negara juga meminta bantuan kepada negara lain untuk menutup kebutuhan biaya memproduksi listrik sekaligus mengurangi emisi bersih di Indonesia.
Baca Juga:
Menuju Net Zero 2060, PLN Siap Kawal Energi Bersih Lewat PLTP dan PLTS
"Kami ada estimasi biaya segini, alokasi dana dari pemerintah segini, kami bilang ini ada financing gap. Ini siapa yang bayar? Kalau tidak ada yang mau bayar maka akan diskusi terus. Ini bicara tentang proyek yang biayanya mahal," jelas Sri Mulyani. [tum]
