"Menyalurkan oversupply, kan kalau oversupply harus bayar take or pay, ini kan beban" kata dia di Gedung DPR MPR, Jakarta, Kamis (22/9).
Meski tidak menyebutkan jumlah pastinya, Arifin mengklaim oversupply cukup banyak. Terlebih, masih banyak pembangkit baru yang masuk program pembangkit listrik 35 ribu MW beberapa waktu belakangan.
Baca Juga:
Kisah Petugas PLN Siaga Layani Masyarakat di Posko Mudik BUMN
"(Pembangkit) yang dalam konstruksi akan susah (dibatalkan), ini akan jadi tambahan," kata Arifin.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Rida Mulyana menyebut oversupply listrik PLN mencapai 6 GW di akhir 2022. Menurutnya, jumlah itu mencakup seluruh Indonesia. Namun, mayoritas di Jawa.
"6 GW kalau akhir tahun ini. Yang (tahu) persis kan di PLN," kata dia.
Baca Juga:
Tanpa Kedip, PLN Berhasil Amankan Kelistrikan Salat Id Se-Indonesia
Di sisi lain, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan PLN akan oversupply listrik 41 GW pada 2030, seiring dengan penerapan energi baru terbarukan (EBT).
Sebab itu, Said mengatakan setiap 1 GW, PLN harus menanggung beban sekitar Rp3 triliun per tahun karena imbas skema take or pay.
Berdasarkan Buku Statiska PLN, produksi listrik PLN baik yang diproduksi sendiri maupun dibeli dari pihak lain memang tidak sebanding dengan konsumsi.
