Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, PLN, dan masyarakat dalam mempercepat adopsi teknologi listrik, termasuk melalui edukasi, insentif, serta penguatan ekosistem industri pendukung.
“Pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang pro-rakyat agar transisi ini tidak membebani masyarakat, sementara PLN harus terus meningkatkan kualitas layanan dan infrastruktur. Di sisi lain, masyarakat juga perlu diedukasi bahwa elektrifikasi adalah investasi jangka panjang untuk efisiensi dan keberlanjutan,” tambahnya.
Baca Juga:
Peduli Sosial, ALPERKLINAS Apresiasi KESDM, BUMN Energi dan PLN Fasilitasi 1.496 Peserta Mudik Gratis
Menurut Tohom, langkah ini juga akan membuka peluang besar bagi pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia, sehingga target bauran energi dan pengurangan emisi karbon dapat tercapai secara simultan.
“Elektrifikasi akan menjadi pintu masuk optimalisasi energi terbarukan seperti surya, angin, dan bioenergi. Ini adalah momentum bagi Indonesia untuk melompat menjadi negara dengan sistem energi modern, bersih, dan mandiri,” tutupnya.
Sebelumnya, Dewan Energi Nasional (DEN) menilai Indonesia masih bergantung pada impor BBM dan LPG yang membuat sistem energi domestik rentan terhadap gejolak pasar global.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Sebut Program Ekspor Listrik ke Luar Negeri Baik untuk Peningkatan Ekonomi Asalkan Pasokan Dalam Negeri Tidak Terganggu
Anggota DEN Kholid Syeirazi menyampaikan bahwa percepatan elektrifikasi, termasuk penggunaan kompor listrik dan kendaraan listrik, menjadi langkah penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Selain itu, Indonesia juga dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan seperti surya, angin, dan biofuel, yang dapat mendukung kemandirian energi sekaligus pengurangan emisi.
Dari sisi kelistrikan, kapasitas nasional dinilai masih mencukupi untuk menopang peningkatan kebutuhan listrik seiring dengan percepatan elektrifikasi.
