Tohom juga mengungkapkan pentingnya perspektif konsumen dalam setiap kebijakan pemulihan listrik. Baginya, listrik bukan hanya soal infrastruktur, tetapi hak dasar warga negara.
“Ketika listrik padam berhari-hari, yang terdampak bukan hanya ekonomi, tapi juga pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup. Konsumen listrik harus dilindungi melalui sistem yang tangguh dan responsif,” tegasnya.
Baca Juga:
Transmisi Brandan–Langsa Normal dan Sistem Jaringan Listrik Sumut–Aceh Terhubung, ALPERKLINAS: Pemulihan Interkoneksi Sumatera Pasca Bencana Rampung, PLN Kerahkan Tenaga Operasikan Pembangkit
ALPERKLINAS, lanjut Tohom, mendorong agar momentum bantuan genset ini diikuti dengan evaluasi menyeluruh terhadap ketahanan jaringan distribusi di daerah rawan bencana, termasuk penggunaan teknologi yang lebih fleksibel dan aman.
“Aceh bisa menjadi laboratorium kebijakan kelistrikan tahan bencana yang kelak direplikasi secara nasional,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa perencanaan energi ke depan harus menggabungkan aspek mitigasi bencana, keadilan akses, dan keberlanjutan.
Baca Juga:
Waspada Banjir, Ini Tips Amankan Listrik saat Air Masuk Rumah
“Jika kita serius menjadikan listrik sebagai tulang punggung peradaban, maka sistemnya harus mampu bertahan di saat paling krusial, yakni ketika bencana terjadi,” pungkas Tohom.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa secara sistem kelistrikan di Aceh telah kembali terhubung, namun tantangan masih terjadi pada jaringan distribusi di wilayah dengan akses terbatas dan infrastruktur yang rusak.
Sementara itu, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menegaskan komitmen PLN untuk mempercepat pemulihan jaringan listrik secara bertahap dengan mengedepankan keselamatan dan keandalan, sembari memastikan pasokan listrik sementara melalui penyediaan genset bagi masyarakat di wilayah terisolasi.
