Konsumenlistrik.WahanaNews.co | Duduk perkara isu penghapusan daya listrik 450 VA yang membuat publik gaduh sepekan terakhir, dijelaskan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah.
Ia bahkan mengaku mendapatkan serangan pribadi akibat buntut pernyataannya dalam rapat Panja dengan Kementerian Keuangan tentang RUU APBN 2023, Senin (12/9) lalu.
Baca Juga:
Maraknya Penyalahgunaan Arus untuk 'Strum' Manusia, ALPERKLINAS Desak PLN Perketat Pengawasan
Said lantas membeberkan kajian penghapusan daya 450 VA merupakan salah satu agenda peralihan energi dari minyak bumi ke listrik.
"Kenapa hal itu perlu kita tempuh? sebab kita punya ketergantungan impor yang sangat besar terhadap minyak bumi. Kemampuan produksi minyak bumi kita hanya 614-650 ribu barrel per hari, sementara kebutuhan kita mencapai 1,4-1,5 juta barel per hari," kata Said melalui keterangan tertulis, Minggu (18/9).
Ketergantungan terhadap impor minyak bumi itu menurutnya telah mengakibatkan Indonesia terjebak dalam posisi sulit yang sering terjadi berulang kali, seperti kenaikan harga minyak bumi dan kurs yang kian memojokkan Indonesia dalam posisi sulit.
Baca Juga:
ALPERKLINAS: SLO Listrik, Benteng Terakhir Keselamatan Ketenagalistrikan
Akibat masalah itu, APBN kemudian harus memberi ongkos subsidi yang kian besar. Ia mengatakan postur APBN akan makin tak sehat dan rentan kalau itu dibiarkan.
Memang katanya, bila subsidi tersebut dikurangi, bisa berakibat harga Bahan Bakar Minyak (BBM) naik dan menimbulkan beban kepada rakyat.
"Oleh sebab itu kita harus keluar dari jebakan minyak bumi. Kita saat ini memiliki produksi listrik di dalam negeri yang sangat besar, yang sanggup menopang kebutuhan energi kita. Inilah ihwal yang melatarbelakangi agar kita segera beralih energi dari minyak bumi ke listrik," kata dia.
Said melanjutkan sebagian besar pembangkit listrik Indonesia dipenuhi dari batu bara. Seiring dengan itu, pasokan batu bara Indonesia sangat besar.
Dengan itu, nantinya ia berharap Indonesia tidak bergantung terhadap suplai impor layaknya minyak bumi.
Ia menyebut dampak peralihan energi itu akan membuat Indonesia lebih mandiri. Secara perlahan Indonesia juga dapat melepaskan diri dari batubara dan mengganti pembangkit listrik kita menggunakan Energi Baru dan Terbarukan (EBT).
"Saat rapat antara Badan Anggaran DPR dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan sesungguhnya membicarakan agenda besar peralihan energi kita untuk menyehatkan APBN," klaim Said.
"Sayangnya yang digoreng di media sosial hanya penggalan kalimat saya terkait penghapusan daya listrik 450 VA untuk rumah tangga miskin. Pemenggalan ini melepaskan narasi besar dan konteksnya sehingga menimbulkan opini sesat di tengah rakyat," imbuhnya.
Lebih lanjut, Said mencatat sebanyak 9,55 juta Rumah Tangga (RT) berdaya listrik 450 VA masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dengan demikian, terhadap kelompok RT seperti ini tentu saja tidak mungkin kebutuhan listrik dinaikkan dayanya menjadi 900 VA.
"Untuk makan saja susah dan kebutuhan listriknya rata rata hanya untuk penerangan dengan voltase rendah," kata dia.
Namun demikian, Said kemudian menyoroti terdapat 14,75 juta RT yang menggunakan daya listrik 450 VA namun tidak terdata dalam DTKS. Ia menyebut apabila hasil verifikasi faktual menunjukkan mereka bukan dari keluarga kemiskinan parah, maka kelompok RT seperti itu yang akan ditingkatkan dayanya ke 900 VA.
Ia juga menyoroti sebanyak 8,4 juta pelanggan listrik dengan daya 900 VA terdata di dalam DTKS. Dengan temuan itu, pemerintah menurutnya harus kembali melakukan verifikasi faktual.
Apabila hasil verifikasi faktual menunjukkan sebagian dari mereka dari rumah tangga mampu, maka mereka akan didorong beralih daya ke 1300 VA. Namun apabila masih dalam kategori rumah tangga miskin, maka daya listriknya tetap akan dimasukkan dalam kelompok 900 VA.
"Dan sampai saat ini para pelanggan listrik yang berdaya 450 VA dan 900 VA termasuk kategori rumah tangga yang mendapatkan subsidi listrik oleh pemerintah. Hal ini perlu saya tegaskan sebab telah di opinikan pelanggan 900 VA tidak termasuk pelanggan listrik yang disubsidi oleh pemerintah," jelas Said.
"Opini ini untuk menggiring agar terjadi penolakan pelanggan yang berdaya 450 VA untuk dialihkan ke 900 VA," imbuhnya. [tum]
