Dalam analisisnya, Tohom menyoroti bahwa pendanaan CSR nasional sangat besar, namun belum dialokasikan secara strategis untuk sektor yang langsung memutus rantai kemiskinan.
Ia mendorong agar perusahaan-perusahaan membuat skema kolaboratif dengan PLN, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil sehingga pemasangan listrik gratis dapat dilakukan secara terukur, transparan, dan cepat menyentuh masyarakat sasaran.
Baca Juga:
PLN UID Jakarta Raya Tuntaskan Misi Recovery Kelistrikan Aceh, 90 Personel Berhasil Pulihkan Ratusan Aset dan 441 Pelanggan
“Kita harus menciptakan model CSR baru yang visioner dan berjangka panjang. Jika perusahaan mampu membangun pembangkit, pabrik, dan infrastruktur besar, mestinya juga mampu membantu ribuan warga mendapatkan listrik,” tegasnya.
Selain itu, Tohom meminta pemerintah mempertimbangkan insentif bagi perusahaan yang mengarahkan CSR-nya untuk instalasi listrik gratis.
Ia menilai langkah tersebut akan memperkuat semangat kolaborasi dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan kebutuhan energi rakyat.
Baca Juga:
PLN UID Jakarta Raya Berhasil Pulihkan 181 Pelanggan Pascabencana Hidrometeorologi Aceh
“Akses listrik adalah hak, bukan kemewahan. Semua pihak punya tanggung jawab untuk memenuhinya,” pungkasnya.
[Redaktur: Mega Puspita]
