Dalam analisisnya, Tohom menyoroti bahwa pendanaan CSR nasional sangat besar, namun belum dialokasikan secara strategis untuk sektor yang langsung memutus rantai kemiskinan.
Ia mendorong agar perusahaan-perusahaan membuat skema kolaboratif dengan PLN, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil sehingga pemasangan listrik gratis dapat dilakukan secara terukur, transparan, dan cepat menyentuh masyarakat sasaran.
Baca Juga:
Demi Keandalan Listrik, ALPERKLINAS Imbau Masyarakat Ikut Jaga Kelestarian Jaringan di Daerah Masing-masing
“Kita harus menciptakan model CSR baru yang visioner dan berjangka panjang. Jika perusahaan mampu membangun pembangkit, pabrik, dan infrastruktur besar, mestinya juga mampu membantu ribuan warga mendapatkan listrik,” tegasnya.
Selain itu, Tohom meminta pemerintah mempertimbangkan insentif bagi perusahaan yang mengarahkan CSR-nya untuk instalasi listrik gratis.
Ia menilai langkah tersebut akan memperkuat semangat kolaborasi dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan kebutuhan energi rakyat.
Baca Juga:
Tingkatkan Keandalan Pasokan Listrik Masyarakat, PLN UP3 Bekasi Gelar Giat GKONS
“Akses listrik adalah hak, bukan kemewahan. Semua pihak punya tanggung jawab untuk memenuhinya,” pungkasnya.
[Redaktur: Mega Puspita]
