KonsumenListrik.WAHANANEWS.CO - Langkah strategis PT PLN (Persero) yang berkomitmen mengutamakan pasokan gas dari dalam negeri untuk kebutuhan pembangkit listrik mendapat apresiasi dari Asosiasi Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (ALPERKLINAS).
Kebijakan tersebut dinilai sejalan dengan visi ketahanan energi nasional sekaligus memperkuat transisi energi menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Apresiasi Inovasi Kerjasama PLN dan Perusahaan Sawit Ubah Limbah Cair Kelapa Sawit Jadi Sumber EBT
Menyambut langkah tersebut, Ketua Umum ALPERKLINAS, Tohom Purba, mengungkapkan bahwa kebijakan ini merupakan keputusan strategis yang berpihak pada kepentingan nasional.
“Gas bumi adalah solusi energi masa depan Indonesia yang realistis. Komitmen PLN untuk memprioritaskan pasokan dalam negeri harus dibaca sebagai bentuk keberpihakan terhadap kemandirian energi nasional. Ini langkah yang berani dan berpandangan jauh ke depan,” ujar Tohom, Jumat (16/5/2025).
Tohom yang juga Ketua Umum Persatuan Pengacara Perlindungan Konsumen Indonesia (PERAPKI) ini menilai kebijakan PLN memiliki dampak berlapis yang strategis.
Baca Juga:
Semua Pihak Diimbau Berpartisipasi, MARTABAT Prabowo-Gibran Apresiasi Gerak Cepat Pangdam I BB dan 7 Bupati Bersihkan Otorita Danau Toba
Selain memperkuat ketahanan energi, keputusan tersebut dapat mendorong efisiensi biaya energi, membuka lapangan kerja di sektor hulu migas, hingga memberikan kepastian pasokan listrik yang stabil bagi masyarakat dan pelaku usaha.
“Jika PLN konsisten menjaga arah kebijakan ini, maka kepercayaan publik terhadap sistem kelistrikan nasional akan meningkat. Ketergantungan terhadap impor energi bisa ditekan, dan ini akan berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi nasional,” lanjutnya.
Lebih jauh, Tohom juga menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam memastikan kesinambungan pasokan gas domestik kepada PLN.
Ia menyebutkan bahwa kementerian terkait, termasuk SKK Migas dan Ditjen Migas, perlu menyusun skema koordinasi jangka panjang agar PLN tidak berada dalam posisi menunggu arahan setiap semester.
“Transisi energi tidak bisa berjalan dengan sistem kebijakan tambal-sulam. Harus ada grand strategy lintas lembaga yang mendukung langkah PLN secara struktural dan berkelanjutan,” tegas Tohom.
Sebelumnya, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI, menegaskan bahwa pihaknya telah merancang rencana jangka panjang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
Salah satu pilar utama dalam rencana tersebut adalah pergeseran dari energi berbasis impor menuju energi berbasis produksi dalam negeri, dengan gas bumi sebagai tulang punggung transisi tersebut.
“Tentu saja, kita masih menggunakan batu bara dan gas. Namun, untuk gas, dosisnya kami kelola sedemikian rupa agar bisa tetap berbasis pada produksi domestik,” ujar Darmawan, dikutip Jumat (16/5/2025).
Ia juga mengungkapkan pentingnya keberlanjutan sistem kelistrikan, tidak hanya dari aspek pasokan tetapi juga dari sisi lingkungan hidup.
Sementara itu, Direktur Gas dan BBM PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI), Rakhmad Dewanto, menyatakan bahwa pihaknya telah mengamankan pasokan gas hingga Juni 2025.
Namun, PLN masih menunggu arahan pemerintah terkait kelanjutan pasokan untuk semester kedua tahun ini.
“Kita upayakan energi lain ini bisa kita maksimalkan, tetapi idealnya gas tetap jadi andalan utama,” kata Rakhmad dalam program Energy Corner CNBC Indonesia.
Ia menambahkan bahwa kebutuhan pasokan gas untuk semester kedua tahun 2025 mencapai 16 hingga 20 kargo LNG.
[Redaktur: Mega Puspita]
