KonsumenListrik.WAHANANEWS.CO, Jakarta - Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) memberikan apresiasi tinggi atas langkah strategis Indonesia dalam memimpin pengembangan energi terbarukan global, terutama di sektor panas bumi.
Komitmen tersebut dinilai tidak hanya mencerminkan keberpihakan negara terhadap energi bersih, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hak-hak konsumen atas akses terhadap energi yang berkelanjutan dan terjangkau.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Dukung Pengembangan Wisata Rangkasbitung sebagai Penguat KEK Tanjung Lesung
Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa Indonesia telah berada di jalur yang tepat untuk menjadi pusat kekuatan energi terbarukan dunia.
Menurutnya, penyelenggaraan The 11th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2025 menjadi momentum emas untuk menunjukkan kapasitas Indonesia dalam memimpin transisi energi global yang berkeadilan.
“Panas bumi adalah warisan strategis Indonesia yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Kini saatnya kita berdiri di garis depan, bukan hanya sebagai pengguna tetapi sebagai pionir teknologi dan kebijakan energi bersih,” ujar Tohom dalam keterangannya, Minggu (26/5).
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Apresiasi Tekad Pemprov Bali Capai Bebas Sampah 2026 dan Batasi Plastik Sekali Pakai
Tohom memandang bahwa semangat kolaborasi yang diusung oleh IIGCE 2025 selaras dengan kepentingan jangka panjang masyarakat, terutama dalam menjamin ketersediaan listrik yang bersih, stabil, dan efisien biaya.
Ia juga menekankan pentingnya kehadiran negara dalam memastikan agar setiap kebijakan pengembangan energi terbarukan tidak menambah beban konsumen.
“Transisi energi harus berjalan dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan. Jangan sampai masyarakat menanggung biaya mahal dari inefisiensi atau kesalahan desain proyek. ALPERKLINAS akan terus mengawal ini,” tambahnya.
Tohom yang juga menjabat sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Wahana Konsumen Indonesia, menyoroti perlunya mekanisme hukum yang kuat untuk melindungi konsumen dalam ekosistem energi baru dan terbarukan.
Ia menyerukan transparansi dalam pembiayaan dan pengawasan proyek-proyek panas bumi agar tidak dimonopoli oleh kepentingan korporasi semata.
“Sudah saatnya sektor energi tidak lagi elitis. Partisipasi masyarakat, LSM, dan konsumen harus dijamin, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan proyek. Ini soal hak dasar rakyat atas energi yang adil,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tohom mengajak generasi muda dan kalangan akademisi untuk terlibat aktif dalam riset serta inovasi teknologi energi bersih.
Menurutnya, transformasi energi adalah jalan panjang yang hanya bisa dicapai melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia dan keberanian dalam mereformasi kebijakan yang selama ini stagnan.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Panasbumi Indonesia (API), Julfi Hadi, menyampaikan bahwa IIGCE bukan sekadar konferensi dan pameran, melainkan sebuah platform kolaboratif untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai regional hub energi panas bumi.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah dan industri untuk mendukung pembiayaan proyek serta efisiensi di pasar panas bumi.
"Panas bumi adalah aset strategis yang melimpah dan stabil. Pemerintah saat ini mendorong swasembada energi, dan panas bumi bisa menjadi pilar utama dalam ketahanan energi nasional," ujar Julfi.
Sementara itu, Ismoyo Argo selaku Ketua Panitia IIGCE 2025, memaparkan bahwa kegiatan yang akan digelar pada 17–19 September 2025 di JICC, Jakarta, akan mengusung tema “Fostering Collaboration for a Green Economy in Indonesia: The Role of Geothermal Energy in Sustainable Growth.”
Ia menargetkan partisipasi lebih dari 30 negara dan 5.000 pengunjung, untuk memperkuat diplomasi energi dan promosi investasi hijau.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan berbagai kebijakan afirmatif demi mendorong optimalisasi pemanfaatan potensi panas bumi.
Eniya menegaskan bahwa pengembangan panas bumi akan menjadi tulang punggung transisi energi menuju Indonesia Emas 2045 dan mendukung tercapainya target Net Zero Emission nasional.
[Redaktur: Mega Puspita]
