KonsumenListrik.WAHANANEWS.CO – Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) memberikan apresiasi terhadap langkah kolaboratif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti dan PLN UP3 Dumai dalam mencari solusi cepat untuk mengatasi pemadaman listrik yang kerap terjadi di wilayah tersebut.
Bagi ALPERKLINAS, sinergi antara pemerintah daerah dan PLN ini merupakan wujud nyata dari tanggung jawab bersama untuk menjamin hak dasar masyarakat atas listrik yang andal dan berkeadilan.
Baca Juga:
PLN UID Jabar Gandeng SMKN 8 Bandung, ALPERKLINAS: Langkah Visioner Dukung Ekosistem Green Energy
Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menilai langkah cepat yang diambil Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, dan jajaran PLN UP3 Dumai merupakan bentuk kesadaran kolektif bahwa persoalan listrik bukan sekadar urusan teknis, melainkan persoalan kesejahteraan publik yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat di kepulauan.
“Ketika listrik padam, yang terganggu bukan hanya penerangan, tetapi juga produktivitas warga, roda ekonomi, hingga layanan publik. Karena itu, kami melihat apa yang dilakukan Pemkab Meranti dan PLN UP3 Dumai ini sebagai contoh kolaborasi yang patut ditiru oleh daerah lain,” ujar Tohom, Minggu (26/10/2025).
Tohom menuturkan bahwa keandalan listrik harus menjadi prioritas nasional, terutama di wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis menantang.
Baca Juga:
Kebakaran di Pabrik Pengelolaan Limbah B3 Karawang, Pemadaman Butuh 8 Jam
Ia menilai keterlibatan aktif pemerintah daerah seperti yang dilakukan Meranti menunjukkan kepedulian yang sejalan dengan semangat pelayanan publik.
“Masalah kelistrikan jangan dianggap sepele. Ketika masyarakat hidup dalam kegelapan, kepercayaan terhadap pemerintah ikut meredup. Karena itu, solusi cepat dan kerja bersama antara PLN dan pemerintah daerah menjadi kunci agar kondisi seperti ini tidak berlarut,” kata Tohom menegaskan.
Dalam pandangannya, persoalan defisit daya sebesar 5 megawatt yang dihadapi PLN Selatpanjang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan teknis semata, tetapi juga membutuhkan strategi komunikasi publik yang transparan dan empatik.
