Energynews.id | Presidensi G20 Indonesia merupakan momentum istimewa yang perlu dukungan dari seluruh masyarakat indonesia. Salah satunya ialah keterlibatan multi-stakeholder di sektor prioritas transisi energi, termasuk swasta, non profit, hingga pendidikan tinggi.
Hal ini ditekankan dalam pembukaan seminar G20 oleh Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik (IDP) Kemlu, Dubes Teuku Faizasyah yang bertajuk 'Langkah Maju Energi Terbarukan Indonesia' di Gedung Weeskamer Semarang, akhir pekan lalu (22/4).
Baca Juga:
Rusia: Presidensi Indonesia Sukses Jaga G20 Tanpa Politisasi
Dalam paparannya, Muhsin menjelaskan Indonesia sebagai tuan rumah harus memanfaatkan G20 agar memberikan efek nyata manfaat ekonomi bagi masyarakat Indonesia dan dunia.
Manfaat energi yang memiliki nilai besar tidak hanya dalam hal ekonomi dan investasi, tetapi bagi pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis Yudo Dwinanda menjelaskan dibutuhkan sinergi kolaborasi multidisiplin dan multi-stakeholders untuk mempercepat pengesahan RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT).
Baca Juga:
Perekonomian Nasional Diyakini Mampu Lewati Hadangan “Awan Gelap” Ekonomi Global 2023
"Pengguna migas terbesar adalah G20, sehingga setiap negara-negara anggota G20 memiliki tanggung jawab bersama untuk melakukan transisi energi menuju energi yang terbarukan," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (26/4/2022).
Tidak berhenti di pemerintah saja, Founder of Society of Renewable Energy, Zagy Berian juga menyampaikan pentingnya keterlibatan kalangan pemuda dan perempuan ikut andil dalam mengembangkan energi terbarukan agar mencapai net zero emissions.
Sementara itu, Nanik Trihastuti dari UNDIP menekankan upaya transisi energi dapat bersinergi di semua aspek perlu keterlibatan berbagai pihak agar inisiatif dalam sektor energi sesuai dengan regulasi yang ada termasuk legislasi.
