Zainul menyebutkan kasus kekurangan BBM subsidi pada beberapa SPBU mesti jadi pelajaran semua pihak bahwa sebelum ada kenaikan harga, stok BBM harus siap. Selain itu, harus ada instruksi tegas pada semua SPBU dan komunikasi publik yang baik tetap perlu dilakukan.
“Secara teori, pada saat panik perilaku konsumen cenderung tidak terduga. Ini yang semestinya diantisipasi oleh produsen agar kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya.
Baca Juga:
Pertamina Patra Niaga Salurkan Bantuan ke 7 Posko Erupsi Gunung Lewotobi
Pertamina dinilai telah menjalankan prosedur standar operasi saya yang benar. Namun, dia mengingatkan, bahwa sebagian besar SPBU milik swasta yang dalam wilayah tertentu domain manajemen ada pada mereka.
Apalagi untuk BBM tertentu dan penugasan ada penjatahan atau kuota. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menurunkan dan menghitungkan berapa anggaran subsidi/kompensasi yang diperlukan.
Jugi Prajogio, Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) periode 2007-2001 dan 2017-2021, menilai setiap SPBU sudah sangat mumpuni untuk mengantisipasi kekurangan pasokan. Apalagi Solar subsidi sudah ada kuotanya.
Baca Juga:
Pertamina Manfaatkan Potensi Alam untuk Serap Karbon Lewat Dua Inisiatif Terintegrasi
“Untuk menaikkan kuota Pertalite juga menjadi ‘susah’ pada kondisi saat ini karena akan menjadi beban Pertamina dan Pemerintah,” ujarnya.
Terkait rantai pasok BBM ke SPBU, Jugi mengatakan, pengalamannya selama dua periode menjadi anggota Komite BPH Migas, Pertamina sudah sangat andal dan mumpuni.
“Seingat saya, tidak lama pengirimannya sejak PO terbit, ini bisa dilihat dari stok di masing-masing SPBU dalam kondisi yang aman,” katanya.
