1. Asas akuntabilitas dan transparansi.
Pertimbangan ekonomis, teknis, tingkat risiko, dan efisiensi.
2. Penilaian ukuran keekonomian yang umum digunakan dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
Dalam beleid ini terdapat jenis-jenis insentif apa saja yang bisa diberikan pemerintah khususnya yang masih dalam ruang lingkap Kementerian ESDM. Kemudian kriteria pemberian insentif, metode pemberian insentif serta alur pemberian insentif. [jat]
