Konsumenlistrik.com I Program konversi dari kompor Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke kompor induksi bisa menjadi jalan alternatif untuk dapat menyelesaikan permasalahan subsidi energi yang selama ini dinilai kurang tepat sasaran.
Selama ini, subsidi energi yang dikeluarkan oleh pemerintah terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Subsidi energi naik rata-rata 3,7 persen setiap tahun dan diperkirakan pada 2022 alokasi subsidi energi naik 4,3 persen dibandingkan 2021.
Baca Juga:
Tips PLN Amankan Listrik Rumah Saat Mudik Lebaran 2025
Alhasil tahun depan kenaikan subsidi energi diperkirakan menjadi Rp 134 triliun. Subsidi energi ini terdiri dari subsidi jenis BBM tertentu dan LPG Tabung 3 kilogram (kg) sebesar Rp 77,54 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp 56,47 triliun.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf presiden Edy Priyono menyebutkan selama ini subsidi LPG besar nilainya karena lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang menjadi sasaran dari subsidi ini.
"Perkiraannya sekitar 65 persen dari subsidi LPG yang menikmati bukan kelompok miskin atau rentan miskin. Itu yang membuat negara rugi besar karena kita impor," katanya pada acara TV One Indonesia Bisnis Forum belum lama ini.
Baca Juga:
Sistem Digital Semakin Andal, PLN Siap Berikan Layanan Maksimal di Idulfitri 1446 H
Maka dari itu, arahan lisan Presiden RI Jokowi Widodo di hadapan direksi dan komisaris PT PLN (Persero) terkait konversi kompor elpiji ke kompor induksi layaknya dapat menjadi momentum reformasi subsidi energi yang belum pernah terselesaikan secara baik.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan Bob Saril menyebutkan, selama ini metode penyaluran subsidi dalam bidang kelistrikan terbukti paling efektif dibandingkan subsidi energi yang lain.
Dia pun sadar, bagi masyarakat kurang beruntung yang saat ini mendapatkan listrik bersubsidi dengan daya 450 VA tentunya tidak akan dapat melakukan konversi tersebut. Mengingat kompor induksi membutuhkan daya listrik yang cukup besar, maka pelanggan kurang mampu harus meningkatkan dayanya, yang secara otomatis akan menghapus status subsidi yang mereka dapatkan.
