KonsumenListrik.WAHANANEWS.CO – Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) merespons dinamika pasokan energi global pascakonflik Timur Tengah dengan mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Langkah ini dinilai sebagai solusi strategis untuk menjaga stabilitas pasokan listrik nasional sekaligus melindungi konsumen dari gejolak harga energi fosil dunia.
Baca Juga:
Perkuat Ekonomi Lokal Sekitar Pembangkit, ALPERKLINAS Apresiasi PLN Olah 3,44 Juta Ton Abu Sisa Pembakaran Batubara PLTU
Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa momentum ketidakpastian global harus dijadikan titik balik dalam transformasi energi nasional.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada energi berbasis impor seperti BBM untuk PLTD. Konversi ke PLTS adalah langkah konkret untuk melindungi konsumen dari volatilitas harga energi global,” ujarnya, Selasa (24/3/2026).
Ia menilai, ketegangan geopolitik di Timur Tengah telah memberikan pelajaran penting bahwa ketahanan energi tidak bisa hanya bertumpu pada pasokan luar negeri.
Baca Juga:
Peduli Sosial, ALPERKLINAS Apresiasi KESDM, BUMN Energi dan PLN Fasilitasi 1.496 Peserta Mudik Gratis
Menurut Tohom, Indonesia memiliki keunggulan sumber daya energi terbarukan yang melimpah, terutama energi surya, yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Tohom menjelaskan bahwa program pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt yang dicanangkan pemerintah merupakan langkah visioner yang harus didukung semua pihak, termasuk PLN sebagai operator utama kelistrikan nasional.
“PLN memiliki peran sentral dalam memastikan transisi ini berjalan mulus. Dengan dukungan teknologi dan kebijakan yang tepat, konversi PLTD ke PLTS bukan hanya memungkinkan, tetapi juga menguntungkan dalam jangka panjang,” katanya.
Lebih lanjut, ia menggarisbawahi bahwa konversi PLTD ke PLTS akan memberikan dampak langsung terhadap efisiensi biaya produksi listrik.
Menurutnya, ketergantungan pada diesel selama ini menjadi salah satu faktor tingginya biaya pokok penyediaan listrik di sejumlah wilayah, terutama di daerah terpencil.
“Kalau kita serius mengurangi PLTD, maka biaya produksi listrik bisa ditekan secara signifikan. Ini pada akhirnya akan berdampak pada tarif listrik yang lebih stabil dan terjangkau bagi masyarakat,” ujarnya.
Tohom juga menyebutkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, PLN, dan sektor swasta dalam mempercepat pembangunan infrastruktur PLTS.
Ia menilai, investasi di sektor energi terbarukan harus dipermudah agar dapat menarik lebih banyak partisipasi dari pelaku usaha.
Selain itu, ia mengapresiasi langkah pemerintah yang tetap mendorong transisi energi di tengah peran besar Indonesia sebagai pemasok energi global, termasuk LNG dan batu bara.
Menurutnya, keseimbangan antara kepentingan ekspor dan kebutuhan domestik menjadi kunci dalam menjaga kedaulatan energi nasional.
“Dalam situasi global yang tidak menentu, prioritas utama tetap harus pada kepentingan rakyat. Energi harus tersedia, terjangkau, dan berkelanjutan. Konversi PLTD ke PLTS adalah jawaban konkret untuk mencapai itu,” katanya.
Tohom optimistis, jika konversi ini dijalankan secara konsisten, Indonesia tidak hanya akan memperkuat ketahanan energi, tetapi juga menjadi contoh bagi negara lain dalam menjalankan transisi energi yang berkeadilan dan berpihak pada konsumen.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
