KonsumenListrik.WAHANANEWS.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Yassierli, menyampaikan dukungannya terhadap keberlanjutan kepemimpinan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, usai penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2025–2027 antara manajemen PLN dan Serikat Pekerja PLN, beberapa waktu lalu.
Acara yang berlangsung di Auditorium Kantor Pusat PLN, Jakarta Selatan, itu tidak hanya menjadi simbol kekuatan relasi industrial, tetapi juga penegasan komitmen dalam melindungi hak-hak pekerja di tengah transformasi besar PLN sebagai BUMN yang kini berada di bawah pengelolaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), sesuai amanat UU No. 1 Tahun 2025.
Baca Juga:
Direksi dan Komisaris Tetap, ALPERKLINAS Imbau PLN Utamakan Pelayanan Prima Terhadap Konsumen
Ketua Umum Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS), KRT Tohom Purba, menyambut positif lahirnya PKB baru tersebut dan menyebutnya sebagai “landasan strategis” yang memastikan buruh tetap menjadi bagian penting dari pembangunan sektor kelistrikan nasional.
“Keberhasilan PLN dan serikat pekerja dalam menandatangani PKB 2025–2027 menunjukkan kualitas kepemimpinan yang tidak sekadar berpihak pada efisiensi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan industrial,” ujar Tohom, Sabtu (21/6/2025).
Tohom secara khusus memuji keberlanjutan kepemimpinan Darmawan Prasodjo sebagai Dirut PLN dan Didi Yusuf Setiarto sebagai Direktur Legal dan Manajemen Human Capital.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Minta Pemerintah Kaji Ulang Biaya Produksi Energi dari Sampah agar Tak Bebani Konsumen
Menurutnya, keberhasilan melahirkan dua PKB berturut-turut sejak 2022 mencerminkan manajemen PLN yang terbuka, dialogis, dan berorientasi jangka panjang.
“Pak Darmawan telah membuktikan bahwa keberlanjutan kepemimpinan sangat penting untuk menjaga kesinambungan reformasi internal dan kesejahteraan pegawai. Sementara Pak Didi Yusuf memberikan pendekatan yang sejuk dan inklusif. Pendekatan ‘Joglo Leadership’ yang diterapkannya adalah refleksi budaya manajemen yang patut ditiru di BUMN lainnya,” ujar Tohom.
Tohom menambahkan, di tengah ambisi PLN untuk merealisasikan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 dengan target kapasitas 69.500 MW dan anggaran Rp3.000 triliun dalam satu dekade, peran pekerja harus terus dilindungi melalui regulasi yang progresif dan kemitraan strategis antara manajemen dan serikat.
“Kami menilai, sinergi manajemen PLN dan Serikat Pekerja adalah contoh ideal tentang bagaimana hubungan industrial dapat menjadi fondasi keberhasilan program energi nasional,” kata Tohom.
Tohom yang juga Ketua Umum Forum Wartawan Media Konsumen Indonesia (FORWAMKI) ini menekankan pentingnya pengawasan publik atas arah kebijakan strategis PLN ke depan, terutama di era investasi besar dan integrasi digital.
“Konsumen dan pekerja adalah dua entitas utama yang harus diberdayakan bersama. Tidak boleh ada dikotomi antara efisiensi dan kesejahteraan,” tandasnya.
Di sisi lain, Ketua Umum Serikat Pekerja PLN, M. Abrar Ali, mengungkapkan bahwa PKB ini merupakan yang kedelapan sejak tahun 2000, sekaligus yang kedua dalam masa kepemimpinan Darmawan.
Ia menyebut momentum ini sebagai tonggak baru harmonisasi hubungan kerja di lingkungan PLN.
“Kami percaya hubungan antara serikat pekerja dan manajemen harus berjalan seiring. Seperti halnya roda gigi yang saling menyatu, agar menghasilkan kinerja optimal dan kesejahteraan bersama,” kata Abrar.
Ia pun menyampaikan harapan kepada Presiden Prabowo Subianto agar mempertahankan duet Darmawan dan Didi Yusuf di pucuk pimpinan PLN, karena terbukti membawa perbaikan signifikan dalam aspek kesejahteraan, komunikasi, dan profesionalisme.
Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Menaker Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah mendorong seluruh BUMN strategis untuk membangun pola hubungan industrial yang partisipatif dan transparan.
“PLN bisa menjadi role model bagi BUMN lain. Penandatanganan PKB ini menunjukkan bahwa dialog sosial berjalan efektif,” ujarnya.
Penandatanganan PKB 2025–2027 ini juga dihadiri oleh jajaran direksi PLN, para general manager dari seluruh wilayah, serta disaksikan secara daring oleh ribuan pegawai PLN se-Indonesia.
Ke depan, Serikat Pekerja PLN akan melakukan konsolidasi nasional untuk mengawal implementasi PKB dan mendukung pelaksanaan program strategis kelistrikan.
[Redaktur: Mega Puspita]
