KonsumenListrik.WAHANANEWS.CO – Lahan Jadi Salah Satu Tantangan Berat Pengembangan PLTS, ALPERKLINAS: Pemerintah Harus Hadir dengan Solusi Terintegrasi
Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) menilai persoalan lahan menjadi salah satu hambatan paling krusial dalam percepatan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Indonesia, sehingga diperlukan langkah konkret dan terintegrasi dari pemerintah agar agenda transisi energi tetap berjalan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat maupun industri.
Baca Juga:
PLTS Atap 22,5 MWp Resmi Beroperasi, ALPERKLINAS: PLN Perkuat Ekosistem Energi Bersih
Ketua Umum ALPERKLINAS KRT Tohom Purba menyatakan bahwa tantangan ketersediaan lahan bukan hanya persoalan teknis, tetapi sudah masuk dalam ranah strategis yang berkaitan dengan tata ruang, investasi, hingga kepastian ekonomi jangka panjang.
“Kalau kita bicara PLTS, ini bukan sekadar soal pasang panel surya, tetapi bagaimana negara memastikan ruang yang tersedia tidak berbenturan dengan kepentingan industri, pemukiman, dan sektor produktif lainnya,” ujar Tohom.
Ia melihat kondisi saat ini menunjukkan adanya dilema klasik antara pemanfaatan lahan untuk kebutuhan industri dan kebutuhan pembangunan energi terbarukan, terutama di kawasan yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
Baca Juga:
Irak Tancap Gas Bangun PLTS Raksasa, Target Kurangi Krisis Listrik dan Emisi
“Developer pasti akan menghitung, mana yang lebih menguntungkan, bangun pabrik atau bangun PLTS, dan di sinilah negara harus hadir dengan kebijakan insentif yang jelas agar investasi di energi bersih tetap menarik,” katanya.
Tohom juga menyoroti persoalan mismatch antara lokasi potensi energi surya dengan pusat permintaan listrik yang selama ini menjadi hambatan serius dalam pengembangan PLTS skala besar.
“Banyak sumber energi terbarukan kita ada di lokasi yang jauh dari pusat industri, sehingga membutuhkan investasi transmisi yang besar, dan ini tidak bisa dibebankan sepenuhnya ke PLN atau investor saja,” ujarnya.
Menurutnya, solusi jangka panjang harus mengarah pada pengembangan kawasan industri berbasis energi hijau yang terintegrasi dengan sumber pembangkit, sehingga tidak lagi bergantung pada distribusi jarak jauh yang mahal dan kompleks.
“Ke depan, kita harus mulai memikirkan green industrial zone, di mana industri dibangun dekat dengan sumber energi terbarukan, bukan sebaliknya,” jelasnya.
Di sisi lain, Tohom menilai kepastian permintaan listrik jangka panjang juga menjadi faktor penentu keberhasilan investasi PLTS, mengingat umur operasional pembangkit yang bisa mencapai lebih dari dua dekade.
“Kita tidak bisa berharap investor masuk kalau tidak ada jaminan offtaker yang jelas, karena ini investasi jangka panjang, bukan proyek jangka pendek,” katanya.
Tohom yang juga Ketua Umum PLN Watch ini mengatakan bahwa PLN sejatinya telah berada di jalur yang tepat dalam menjaga keseimbangan antara pengembangan energi baru terbarukan dan keandalan sistem kelistrikan nasional.
“PLN harus tetap menjadi backbone sistem, karena PLTS sifatnya intermiten, sehingga harus didukung oleh sistem yang kuat, termasuk jaringan dan teknologi penyimpanan seperti baterai,” ujarnya.
Ia menilai pendekatan hybrid system yang mengombinasikan energi surya dengan jaringan PLN merupakan solusi paling realistis dalam jangka menengah, sembari menunggu kesiapan teknologi penyimpanan energi yang lebih ekonomis.
“Kalau kita ingin transisi energi berjalan cepat tapi tetap aman, maka integrasi sistem adalah kuncinya, bukan berdiri sendiri-sendiri,” katanya.
Sebelumnya, PT PLN (Persero) mengungkapkan bahwa pengembangan PLTS masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketimpangan lokasi sumber energi dengan pusat permintaan serta kendala pembebasan lahan.
Selain itu, terdapat kebutuhan investasi besar untuk pembangunan jaringan transmisi, serta pentingnya kepastian penyerapan listrik oleh sektor industri dalam jangka panjang.
