KonsumenListrik.WAHANANEWS.CO – Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) menyambut positif kerja sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan PT PLN (Persero) dalam penyelenggaraan penataan ruang laut untuk mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan nasional.
“Kerja sama ini adalah terobosan strategis yang menunjukkan bahwa pembangunan sektor ketenagalistrikan nasional dilakukan dengan perencanaan yang terintegrasi, modern, dan berpandangan jauh ke depan,” kata Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, di Jakarta, Senin (11/5/2026).
Baca Juga:
Tol Sentul Selatan-Karawang Barat Siap Dibangun, MARTABAT Prabowo-Gibran: Kunci Integrasi Aglomerasi Jabodetabekjur
Menurut Tohom, penataan ruang laut akan memberikan kepastian hukum dan kepastian investasi sehingga pembangunan pembangkit listrik di wilayah pesisir, jaringan kabel laut, gardu induk, dan infrastruktur pendukung lainnya dapat berlangsung lebih cepat, efisien, dan tetap menjaga keseimbangan lingkungan.
Ia menilai kolaborasi tersebut membuktikan bahwa PLN tidak hanya fokus menghadirkan listrik yang andal, tetapi juga membangun fondasi sistem energi nasional yang selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
“Ini adalah bentuk nyata bagaimana PLN membangun masa depan energi Indonesia dengan pendekatan yang komprehensif, mulai dari aspek teknis, regulasi, hingga perlindungan ekosistem laut,” ujarnya.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Apresiasi Strategi PLN Indonesia Power Monetisasi Karbon untuk Tambah Pendapatan
Tohom mengatakan masyarakat sebagai konsumen listrik akan memperoleh manfaat besar dari kebijakan ini karena pembangunan infrastruktur yang lebih tertata akan memperkuat keandalan pasokan listrik hingga ke wilayah kepulauan dan kawasan terpencil.
Ia menambahkan bahwa sinergi lintas sektor seperti ini akan mempercepat terwujudnya energi yang merata, terjangkau, dan berdaya saing.
“Ketahanan energi tidak bisa dibangun secara parsial. Diperlukan kolaborasi antarkementerian, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan agar Indonesia memiliki sistem energi yang kuat, mandiri, dan berdaulat,” tutur Tohom.
Tohom yang juga Ketua Umum PLN Watch mengatakan kerja sama ini merupakan langkah visioner yang akan memperkuat posisi Indonesia dalam mengoptimalkan potensi kelautan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut dia, keberadaan kabel laut dan infrastruktur kelistrikan yang terencana dengan baik akan menjadi penggerak utama industrialisasi, hilirisasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“PLN telah menunjukkan komitmen tinggi untuk memastikan pembangunan kelistrikan berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan. Ini adalah model pembangunan yang patut diapresiasi dan terus diperkuat,” katanya.
ALPERKLINAS meyakini kerja sama KKP dan PLN akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan sistem ketenagalistrikan nasional yang semakin andal, efisien, dan berkelanjutan demi mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana menyatakan perencanaan ruang laut merupakan instrumen strategis untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi serta mendukung kemandirian dan ketahanan energi nasional.
Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PT PLN (Persero) Yusuf Didi Setiarto mengatakan pemanfaatan ruang laut menjadi aspek penting dalam pembangunan pembangkit di wilayah pesisir, jaringan kabel laut, gardu induk, dan fasilitas pendukung lainnya.
“Kolaborasi ini adalah wujud nyata semangat gotong royong dalam pembangunan nasional dan landasan penting untuk mendukung ketahanan energi dan kedaulatan energi nasional,” kata Yusuf.
[Redaktur: JP Sianturi]
