KonsumenListrik.WAHANANEWS.CO – Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) menyambut positif langkah PT PLN (Persero) yang akan mengeliminasi ribuan mesin diesel pada pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dan menggantinya dengan energi baru terbarukan (EBT) sebagai upaya strategis meningkatkan efisiensi dan ketahanan energi nasional.
"Langkah PLN ini merupakan terobosan penting yang tidak hanya berdampak pada efisiensi biaya, tetapi juga memberikan perlindungan jangka panjang bagi konsumen listrik dari fluktuasi harga energi berbasis impor," ujar Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, Senin (13/4/2026).
Baca Juga:
PLN UIP Sulawesi Perkuat Koordinasi dengan BINDA Sulsel untuk Jaga Keberlanjutan Proyek Ketenagalistrikan
Ia menilai pengurangan 2.139 mesin diesel di 741 lokasi merupakan langkah konkret dalam mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini menjadi salah satu komponen biaya listrik yang tinggi.
Menurut Tohom, peralihan dari PLTD ke pembangkit berbasis energi terbarukan seperti mikrohidro dan tenaga surya akan menciptakan sistem kelistrikan yang lebih stabil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.
"Ketika sumber energi beralih ke potensi lokal seperti air dan matahari, maka kita tidak hanya menghemat devisa negara, tetapi juga membangun kemandirian energi yang lebih kuat," jelasnya.
Baca Juga:
Clean Energy Day PLN Dorong Budaya Hemat Energi, ALPERKLINAS: Langkah Nyata Tekan Emisi
Ia juga menyoroti bahwa penggunaan energi berbasis BBM selama ini memiliki risiko besar terhadap tarif listrik karena dipengaruhi oleh dinamika harga global.
Dalam pandangannya, transformasi menuju EBT akan menjadi solusi jangka panjang untuk menjaga keterjangkauan tarif listrik bagi masyarakat.
"Ini adalah langkah visioner karena secara langsung akan menekan biaya pokok produksi listrik, yang pada akhirnya melindungi konsumen dari potensi kenaikan tarif," tambahnya.
Tohom menilai strategi PLN yang memprioritaskan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) sebagai pengganti PLTD sangat tepat, terutama untuk wilayah yang memiliki potensi sumber daya air.
"PLTMH itu sangat cocok untuk daerah-daerah terpencil karena skalanya fleksibel, biaya operasional rendah, dan memanfaatkan sumber daya alam setempat," ujarnya.
Ia menambahkan, jika potensi mikrohidro tidak tersedia, maka pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dilengkapi dengan battery energy storage system (BESS) juga menjadi solusi yang efektif dan modern.
"Integrasi PLTS dengan sistem penyimpanan energi seperti BESS akan memastikan pasokan listrik tetap stabil meskipun bergantung pada cuaca," katanya.
Tohom juga menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan arah besar transisi energi nasional yang tengah didorong pemerintah untuk mengurangi emisi karbon.
Menurutnya, langkah PLN ini bukan hanya soal teknis kelistrikan, tetapi juga bagian dari komitmen Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim global.
"Ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menghadirkan energi bersih sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang," tuturnya.
Ia berharap implementasi program ini dapat berjalan tepat waktu dan menjangkau seluruh wilayah yang selama ini masih bergantung pada PLTD.
"ALPERKLINAS akan terus mengawal agar transformasi ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi konsumen listrik di seluruh Indonesia," pungkasnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyatakan bahwa pihaknya akan mengurangi konsumsi BBM di sektor ketenagalistrikan dengan menghapus 2.139 mesin diesel di 741 lokasi sebagai bagian dari strategi meningkatkan ketahanan energi dan menekan biaya produksi listrik.
Ia menyebutkan bahwa penggunaan energi berbasis BBM yang mahal dan bergantung pada impor harus segera dikurangi, dan digantikan dengan energi bersih berbasis lokal seperti mikrohidro maupun tenaga surya.
Presiden Prabowo Subianto juga telah mengarahkan percepatan konversi PLTD menjadi PLTS, sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ditugaskan untuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait implementasi program tersebut.
[Redaktur: Mega Puspita]
