Konsumenlistrik.com | PT PLN (Persero) harus melakukan penguncian (lockdown) usai anggota direksi terpapar covid-19. Kabarnya, satu atau dua direksi terinfeksi virus itu sepulang dari Bali.
Hal itu diungkap Erick Thohir saat mengunjungi kantor pusat PLN bersama Menteri ESDM Arifin Tasrif di Jakarta, Selasa (4/1/2022).
Baca Juga:
Urgensi Krisis Iklim, ALPERKLINAS Apresiasi Keseriusan Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Bersih
"Rekan-rekan direksi PLN rupanya lagi lockdown karena ada direksi yang terkena sepertinya, kita memaklumi, tapi besok kalau zoom meeting tidak ada alasan tidak bisa join," ujar Erick dalam keterangan resmi, Selasa (4/1/2022).
Kunjungan itu sendiri dalam rangka tindak lanjut upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan suplai batubara dan LNG sebagai sumber energi dalam mendukung pasokan listrik nasional.
"Sesuai dengan konferensi pers yang dilakukan bapak presiden kemarin malam, kami, empat menteri tadi malam langsung mengadakan rapat mendadak dipimpin Pak Menteri ESDM, saya, lalu ada Menteri Perdagangan kita undang, dan menteri perhubungan karena ada hubungan dengan logistik," ujar Erick.
Baca Juga:
Di COP29, PLN Perluas Kolaborasi Pendanaan Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2030
Meski direksi terpapar covid-19, rapat secara virtual tetap akan digelar untuk memetakan kondisi masing-masing PLTU.
"Jadi besok kami akan zoom meeting benar-benar memetakan per PLTU bagaimana kondisinya, supaya nanti yang diarahkan bapak presiden jangan sampai ada kendala, apalagi kita ekonominya lagi bagus sekali sekarang, lagi tumbuh terus," lanjutnya.
Erick menilai dalam situasi seperti ini, seluruh elemen, baik kementerian, BUMN, pengusaha harus bergotong royong dan tidak saling menyalahkan.
Erick mencontohkan kesigapan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang tekah menghubungi para pelaku usaha logistik swasta, INSA dan ALFI, yang siap mendukung distribusi pasokan untuk PLN.
BUMN, sambung Erick, mendukung kebijakan pemerintah untuk memastikan ketersediaan pasokan dalam negeri ini menjadi prioritas.
Erick bahkan menelepon direksi PLN, Bukit Asam, dan Pertamina pada Senin (3/1) malam hanya untuk memastikan adanya kerja sama dan kesinambungan dan tidak mengedepankan ego sektoral dalam menghadapi situasi saat ini.
"Saya juga setuju pihak swasta yang memang tidak disiplin seperti pernyataan bapak presiden ya harus dihukum, bahkan dicabut, tetapi juga jangan disamaratakan kalau ada yang bagus lalu disamaratakan ini salah semua, tidak. Makanya solusinya bukan saling menyalahkan, tapi bergotong royong menyelesaikan masalah," ungkapnya.
Ke depan, Erick meminta kontrak jangka panjang terkait kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) yang dapat disesuaikan setiap bulan, bukab per tahun.
Erick juga menilai perlu adanya antisipasi atas hambatan dalam kondisi cuaca yang dapat memengaruhi pasokan batubara. Erick mengaku telah memanggil direksi PT Bukit Asam dan meminta ada kesepakatan jangka panjang lagi antara PTBA dengan PLN.
"Jadi 25 persen itu nanti kontraknya bisa dialokasikan ke PTBA, tapi hitungannya memang cost plus, artinya ini costnya kita buka angkanya, jadi terbuka supaya kalau sampai ada guncangan seperti saat ini reserve yang ada di PTBA bisa dipakai," ucap Erick.
Erick mengatakan situasi saat ini menjadi momentum bagi Indonesia mulai memetakan secara besar untuk energi terbarukan ke masa depan. Erick menyebut Menteri ESDM Arifin Tasrif telah meluncurkan RUPTL energi baru terbarukan yang harus diikuti oleh semua pihak.
"Jadi besok kita akan putuskan beberapa rapat lagi secara virtual, karena kebetulan saya mengertilah kalau lagi lockdown karena covid tidak bisa diapa-apain, tetapi tujuan kita juga baik bahwa saya dan pak arifin turun ingin melihat data secara detail shippingnya, logistiknya itu titiknya di mana, kebutuhannya berapa," ungkapnya. [tum]
