KonsumenListrik.WAHANANEWS.CO – Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) menilai Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang dijalankan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PLN sejak 2022 hingga 2024 merupakan contoh paling konkret bagaimana anggaran negara dapat langsung mengentaskan kemiskinan.
Dengan capaian 367 ribu sambungan listrik gratis dalam tiga tahun, ALPERKLINAS menyebut keberhasilan ini harus menjadi acuan bagi seluruh kementerian dan lembaga dalam merancang program yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat miskin.
Baca Juga:
Prabowo Instruksikan Penguatan Pendidikan Vokasi dan Sekolah Terintegrasi untuk Atasi Kemiskinan
Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, mengungkapkan bahwa keberhasilan BPBL menunjukkan bahwa elektrifikasi merupakan bagian dari akselerator kesejahteraan.
Ia menilai kehadiran listrik di rumah tangga pra-sejahtera mampu menggerakkan roda ekonomi keluarga, memperbaiki kualitas pendidikan anak, dan mengurangi pengeluaran harian yang sebelumnya terserap untuk membeli minyak atau bahan bakar genset.
“Begitu listrik masuk, mobilitas ekonomi rumah tangga meningkat tiga sampai empat kali lipat. Itu sudah terbukti di berbagai daerah. Tidak ada intervensi yang dampaknya secepat ini,” ujar Tohom.
Baca Juga:
Presiden Prabowo Tekankan Pendidikan dan Pemberdayaan sebagai Kunci Pengentasan Kemiskinan
Ia menjelaskan bahwa akses listrik membuka peluang ekonomi baru yang sebelumnya mustahil dilakukan keluarga miskin.
Mulai dari usaha kecil berbasis energi listrik, peningkatan aktivitas produktif ibu rumah tangga, hingga munculnya UMKM rumahan yang menjadi penopang ekonomi desa.
Menurutnya, elektrifikasi adalah fondasi awal transformasi ekonomi lokal: dari desa gelap menuju desa yang memiliki aktivitas ekonomi sepanjang hari.
Tohom juga menilai keberhasilan BPBL membawa stabilitas sosial yang tidak banyak disadari publik. Beban biaya energi masyarakat turun drastis, tekanan ekonomi mereda, dan kehidupan keluarga menjadi lebih produktif.
Ia menyebut pola kerja ESDM dan PLN dalam program ini: validasi data yang rapi, eksekusi cepat, dan hasil yang terukur, patut ditiru K/L lain.
“Ini contoh anggaran berpihak kepada rakyat miskin secara nyata. ESDM dan PLN memberi teladan bahwa program pemerintah tidak harus rumit, yang penting tepat sasaran dan langsung mengubah hidup masyarakat,” katanya.
Ia mendorong pemerintah memastikan keberlanjutan pendanaan hingga tidak ada lagi warga yang hidup dalam kegelapan, termasuk rumah tangga miskin ekstrem di wilayah terpencil.
Menurutnya, pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan tunai; akses energi adalah kunci membuka pintu kesejahteraan jangka panjang.
“Kalau keluarga punya listrik, maka mereka punya masa depan. Itu prinsipnya,” tegas Tohom.
Tohom menilai kisah-kisah warga seperti Ruslan dari Musi Banyuasin adalah potret nyata bagaimana kebijakan elektrifikasi mengubah kehidupan dari nol menjadi harapan.
“Ketika sakelar diklik untuk pertama kali, itu bukan sekadar lampu menyala. Itu simbol negara hadir,” ujarnya.
Sebelumnya, warga seperti Ruslan (52), buruh tani dari Desa Bandar Jaya, Musi Banyuasin, Sumsel, merasakan langsung manfaat BPBL setelah hampir 10 tahun hidup tanpa listrik.
Dengan adanya sambungan listrik gratis dari Kementerian ESDM dan PLN, ia kini dapat meningkatkan pendapatan keluarga, sementara anak-anaknya bisa belajar lebih nyaman pada malam hari.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menegaskan komitmen untuk melanjutkan program hingga 2029–2030 demi pemerataan keadilan sosial.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyatakan PLN akan menjalankan proses BPBL dengan cepat dan tepat sasaran, sesuai arahan Presiden, agar tidak ada lagi warga Indonesia yang hidup dalam kegelapan.
[Redaktur: Mega Puspita]
