KonsumenListrik.WAHANANEWS.CO – Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) menilai rencana program ekspor listrik bersih dari Indonesia ke luar negeri dapat menjadi langkah positif bagi perekonomian nasional.
Namun, organisasi ini mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap menempatkan kepentingan konsumen listrik dalam negeri sebagai prioritas utama, khususnya terkait jaminan pasokan listrik yang stabil dan terjangkau.
Baca Juga:
Sinergi TNI–Polri dan Pemda, Apel Operasi Ketupat 2026 Digelar di Polda Jambi
Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, mengatakan bahwa peluang ekspor listrik berbasis energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dapat membuka babak baru dalam diplomasi energi Indonesia sekaligus memperkuat posisi negara sebagai pemain penting dalam ekosistem energi hijau regional.
“Pada prinsipnya ALPERKLINAS mendukung upaya pemerintah memperluas pasar energi Indonesia, termasuk melalui ekspor listrik bersih. Ini bisa menjadi sumber devisa baru sekaligus mempercepat pengembangan energi terbarukan nasional,” ujar Tohom, Senin (16/3/2026).
Menurutnya, rencana pembangunan pembangkit listrik hingga 100 gigawatt (GW) tidak hanya menjadi langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan listrik domestik, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru melalui perdagangan energi lintas negara.
Baca Juga:
Sitanggang DPO Pimpin Kembali Aktivitas Minyak Ilegal, Kapolres Batanghari Bungkam saat Dikonfirmasi
Tohom menilai, dengan sumber daya energi yang melimpah, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat produksi energi hijau di kawasan Asia Tenggara.
“Jika dikelola dengan perencanaan yang matang, ekspor listrik ini bukan hanya soal perdagangan energi, tetapi juga soal positioning Indonesia sebagai hub energi bersih di ASEAN. Ini akan membuka investasi baru, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional,” katanya.
Namun demikian, Tohom mengingatkan bahwa ekspor listrik tidak boleh sampai mengorbankan kepentingan konsumen domestik.
Ia menilai pemerintah bersama PT PLN (Persero) perlu memastikan bahwa kapasitas pembangkit yang dibangun mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum dialokasikan untuk ekspor.
“Yang paling penting adalah prinsipnya harus jelas: kebutuhan listrik rakyat dan industri nasional harus dipenuhi terlebih dahulu. Jangan sampai konsumen dalam negeri justru mengalami keterbatasan pasokan atau tarif menjadi tidak stabil karena sebagian listrik dialihkan ke luar negeri,” tegasnya.
Ia juga menilai bahwa keberhasilan program ekspor listrik akan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur energi nasional serta strategi harga energi hijau yang kompetitif di pasar internasional.
Mengingat saat ini biaya produksi energi hijau masih relatif lebih tinggi dibandingkan energi berbasis fosil, diperlukan dukungan teknologi, investasi, serta kebijakan fiskal yang tepat.
“Di sinilah pentingnya peran PLN sebagai tulang punggung sistem kelistrikan nasional. PLN memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan sistem listrik berskala besar. Dengan dukungan pemerintah dan mitra internasional, PLN bisa menjadi motor utama transformasi energi bersih sekaligus ekspansi pasar energi Indonesia,” ungkap Tohom.
Lebih lanjut, ia menilai rencana pengembangan kawasan industri berkelanjutan di Batam, Bintan, dan Karimun juga akan memberikan efek berganda bagi ekonomi daerah.
Selain mendukung proyek ekspor listrik, kawasan tersebut dapat berkembang menjadi pusat industri hijau yang terintegrasi dengan teknologi rendah karbon seperti Carbon Capture Storage (CCS).
“Ke depan kita tidak hanya bicara ekspor listrik, tetapi juga ekosistem ekonomi hijau. Jika kawasan industri hijau di Kepri berkembang, maka Indonesia bisa menjadi pusat manufaktur berbasis energi bersih di kawasan. Ini akan memperkuat daya saing nasional sekaligus mendukung target transisi energi,” ujarnya.
Tohom menambahkan bahwa ALPERKLINAS akan terus mengawal kebijakan energi nasional agar tetap berpihak kepada konsumen listrik di dalam negeri, sekaligus mendorong agar program ekspor listrik dapat memberikan manfaat optimal bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Ekspor listrik adalah peluang strategis, tetapi harus dijalankan dengan prinsip keseimbangan antara kepentingan ekonomi nasional, keberlanjutan energi, dan perlindungan konsumen. Jika itu dijaga, maka program ini bisa menjadi tonggak baru bagi masa depan energi Indonesia,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia bersama Singapura tengah mematangkan kerja sama energi, termasuk rencana ekspor listrik bersih dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Pemerintah juga menyiapkan pengembangan kawasan industri berkelanjutan di Batam, Bintan, dan Karimun serta membuka peluang kolaborasi teknologi rendah karbon seperti Carbon Capture Storage (CCS).
[Redaktur: Mega Puspita]
