EnergiNews.id | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mendorong percepatan pembangunan pembangkit yang ramah lingkungan yang berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) untuk meningkatkan pasokan kelistrikan nasional.
Pemerintah akan membangun pembangkit listrik berbasis EBT dengan total kapasitas mencapai 22 GW yang diperkirakan akan menghabiskan biaya cukup besar.
Baca Juga:
Pemkab Dairi Siap Dukung Gugus Tugas Polri Sukseskan Ketahanan Pangan
Hal tersebut disampaikan Arifin dalam acara B20 Summit Dialogue on Advancing Innovative, Inclusive and Colaborative Growth di Nusa Dua Bali.
Meski mahal, membangun pembangkit listrik berbasis EBT, adalah salah satu cara untuk mengakselerasi dalam proses transisi energi dan mengejar target Net Zero Emission pada tahun 2060, karena pembangkit EBT sudah tentu merupakan pembangkit tanpa emisi karbon.
"Pembangunan pembangkit EBT dalam 10 tahun mendatang, akan memakan biaya sebesar 50 miliar dollar AS yang setara dengan Rp 750 triliun (kurs Rp 15.000 per dollar AS)," kata Arifin dalam siaran pers, dikutip Selasa (15/11/2022).
Baca Juga:
Polsek Bagan Sinembah Gelar Kegiatan Launching Gugus Tugas Polri dan Ketapang.
Arifin mengatakan, dengan biaya yang besar tersebut, pemerintah harus memberikan kemudahan kepada investor untuk menanamkan modalnya di sektor pembangkit EBT dengan cara membuat kebijakan dan regulasi yang memudahkan serta mampu membuat investor tertarik untuk berinvestasi.
Sebut saja, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik yang baru disahkan bulan September lalu.
Kemudian, ada Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang saat ini masih bergulir proses pembahasannya.
