Konsumenlistrik.com | Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membidik target pembentukan holding dan sub-holding di tubuh PT PLN (Persero) pada tahun 2023. Sebagai ancang-ancang di tahun ini, pembentukan holding dan subholding perusahaan setrum pelat merah itu akan dimulai secara virtual terlebih dahulu.
"Holding dan subholding sendiri rencana tahun ini akan virtual dulu, sebelum kita dorong benar-benar menjadi holding subholding pada tahun depan," ujar Erick saat ditemui usai acara Apresiasi Mitra BUMN Champion 2022 di Graha Pertamina, Jakarta, Senin malam (9/5/2022).
Baca Juga:
Erick Thohir Sebut Pembelian Dollar Dilakukan Secara Optimal, Terukur dan Sesuai Kebutuhan
Kelak, akan terdapat holding dan dua subholding yang dibentuk oleh Kementerian BUMN. Pertama yakni subholding yang membuat unit bisnis di luar transmisi listrik dalam hal ini adalah 'Beyond Kwh'.
Kedua, subholding power atau pembangkit listrik yang fokus pada pembangkit baik itu PLTU batu bara, pembangkit energi terbarukan seperti solar, air geothermal dan lainnya. Sementara, PLN Pusat akan berdiri sebagai holding dan mengurus masalah transmisi listrik.
Dengan transformasi ini, Erick berharap PLN dapat mengoptimalkan sumber daya dari energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia. Apalagi Indonesia memiliki potensi besar seperti hydropower, matahari, angin, hingga geotermal yang tidak dimiliki negara tetangga.
Baca Juga:
HUT ke-94 PSSI, Erick Thohir Ungkap Transformasi Sepak Bola Memerlukan Waktu
"Banyak negara tetangga tidak punya kekayaan ini. Jadi tentu sudah seyogyanya PLN menjadi pondasi kuat melayani listrik di Indonesia," katanya.
Adapun, pembentukan holding dan subholding PLN ini nantinya akan mirip dengan yang sudah dilakukan di Pertamina. Saat ini, Pertamina memiliki holding subholding yang sehat, sehingga tidak saling bergantung.
Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa, transformasi PLN dengan pembentukan sub holding bukan merupakan proses liberalisasi sektor ketenagalistrikan.
Hal ini justru mengarah ke tantangan energi, disrupsi teknologi dan tantangan adanya krisis energi yang pernah dialami oleh PLN.
"Sehingga PLN harus mengubah organisasi yang lambat dan kompleks menjadi organisasi yang lincah dan dinamis yang mampu mengubah tantangan. Untuk itu, arahan pak Menteri (Erick Thohir), PLN diminta unutk petakan langkah atau mile stone dan progres menjadi organisasi baru," terang Darmawan di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (19/1/2022).
Terkait dengan transformasi itu, PLN siap membuat laporan dalam dua minggu sekali. "Kami laporkan ada PMO harian, laporkan dua minggu sekali, tujuannya at the end of the year ini di finalisasi legal," kata Darmawan.
Darmawan menyadari bahwa pihaknya juga sedang mereview rantai pasok energi primer yang saat ini terlalu kompleks dan berbelit-belit. Maka dari itu, apabila organisasi harus diubah menjadi proses bisnis yang lebih andal dan efisien semua akan di review ulang.
"Termasuk salah satunya review bisnis proses legal operasional dan struktur organisasi maupun SDM untuk menuju arah likuidasi PLN batu bara agar bisnis proses lebih efisien dan efektif," tandas Darmawan. [tum]