KonsumenListrik.WAHANANEWS.CO, Jakarta - Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) menyambut positif langkah monumental PT PLN (Persero) yang bertekad melistriki 10.000 desa di seluruh penjuru Tanah Air.
Program ini dinilai sebagai manifestasi konkret dari amanat keadilan sosial dalam konstitusi serta wujud nyata dari transformasi energi yang inklusif dan berkeadilan.
Baca Juga:
Momen HUT RI, Realisasi PMN ke PLN Merdekakan Listrik Bagi 953 Warga di 7 Desa Pelosok Bengkayang, Kalbar
Ketua Umum DPP ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, mengapresiasi keberanian PLN dalam merancang proyek berskala nasional yang menyentuh lapisan masyarakat terdalam.
Menurutnya, inisiatif ini merupakan bentuk nyata dari semangat negara hadir untuk seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang lokasi atau kondisi geografis.
"Tekad PLN untuk melistriki 10 ribu desa merupakan simbol keberpihakan terhadap masyarakat marginal yang selama ini terpinggirkan dari cahaya pembangunan," kata Tohom, Jumat (30/5/2025).
Baca Juga:
Jelang HUT RI, 13 Desa di Kabupaten Sintang Kini Terang dengan Listrik PLN
Tohom menilai langkah PLN dalam mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebagai solusi pembiayaan adalah pilihan rasional dan strategis.
Menurutnya, penggunaan laba korporasi untuk proyek non-komersial berskala besar justru akan membahayakan stabilitas keuangan PLN itu sendiri.
“PLN ini menjalankan dua fungsi sekaligus: menjaga kesehatan keuangan perusahaan dan menjalankan kewajiban layanan publik. Di titik inilah negara harus hadir, memberikan dukungan fiskal melalui PMN, karena melistriki desa terpencil tidak bisa diukur dengan parameter profit semata,” tegas Tohom.
Lebih lanjut, Tohom yang juga Anggota Aliansi Konsumen ASEAN ini menyatakan bahwa elektrifikasi desa merupakan hak dasar warga negara dan bagian dari indikator utama pembangunan manusia.
Ia mengatakan, dari perspektif perlindungan konsumen, akses terhadap energi listrik bukanlah kemewahan, melainkan hak universal.
"Ketimpangan akses listrik tidak hanya menciptakan ketidakadilan sosial, tapi juga memperlebar kesenjangan ekonomi dan pendidikan antarwilayah. Di forum-forum ASEAN, kami terus menggaungkan pentingnya mendorong negara-negara anggota untuk memastikan akses listrik merata hingga ke akar rumput," ungkapnya.
Tohom juga mengingatkan agar proyek ini tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjamin kualitas layanan, keandalan pasokan, serta keberlanjutan sistem di masa depan.
Menurutnya, desa yang baru teraliri listrik harus segera diintegrasikan dalam ekosistem energi yang efisien dan ramah lingkungan.
“Kami mendorong agar sistem yang dibangun memperhatikan prinsip energi bersih, seperti pembangkit tenaga surya untuk daerah yang belum bisa dijangkau jaringan utama. Ini penting agar desa tidak hanya terang, tapi juga berdaya dan mandiri secara energi,” tuturnya.
Selain itu, Tohom juga meminta adanya pelibatan masyarakat lokal dalam proses sosialisasi, pemasangan, hingga pengelolaan instalasi listrik agar tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap infrastruktur tersebut.
Sebelumnya, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa program listrik desa ini membutuhkan anggaran hingga Rp42,6 triliun selama lima tahun ke depan.
Untuk tahun 2025, PLN mengajukan PMN sebesar Rp3 triliun guna melistriki ribuan desa baru, menyusul kebutuhan investasi jaringan kabel, gardu distribusi, dan infrastruktur penunjang lainnya.
“Kami bangga dengan arahan dan keberpihakan Bapak Presiden bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, agar saudara-saudara kita yang hampir 80 tahun masih hidup dalam kegelapan bisa menikmati terang,” kata Darmawan.
Ia juga menegaskan bahwa tanpa PMN, proyek ini akan sulit dijalankan karena tidak bisa dibiayai dari pinjaman komersial biasa.
[Redaktur: Mega Puspita]
