Energynews.id | Pemerintah diminta segera bergerak untuk melakukan berbagai langkah strategis mempercepat pembangunan jaringan gas. Kondisi melonjaknya harga minyak komoditas serta LPG seperti saat ini seharusnya menyadarkan pemerintah bahwa transisi bahan bakar harus segera dilakukan.
Diah Nurwitasari Anggota Komisi VII DPR RI, pemerintah perlu mempercepat pembangunan jaringan gas sebagai upaya mengantisipasi dampak kenaikan harga LPG nonsubsidi di tengah masyarakat, apalagi kenaikan harga LPG nonsubsidi telah mengakibatkan pergeseran pola konsumsi di masyarakat.
Baca Juga:
Bersama Timpora Kantor Imigrasi, Pemerintah Kota Bekasi Siap Awasi Pergerakan Warga Asing
“Telah terjadi pergeseran dari masyarakat terkait penggunaan LPG nonsubsidi. Karena kenaikan harga LPG nonsubsidi, sehingga membuat masyarakat beralih menggunakan LPG subsidi. Ini perlu diperhatikan secara detail oleh pemerintah,” kata Diah, Jumat (15/4).
Dia menegaskan bahwa pada saat ini, lapisan masyarakat sudah mengalami perubahan akibat adanya pergeseran dari kondisi ekonomi masyarakat menengah saat pandemi, membuat masyarakat menengah sangat kesulitan.
Menurutnya jaringan gas menjadi salah satu jalan terbaik untuk menekan penggunaan LPG. “Potensi gas alam Indonesia sangat besar. Hal ini perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah. Oleh sebab itu, perlu ditopang oleh kebijakan yang progresif”, ungkap dia.
Baca Juga:
Menko Marves Sebut Prabowo Umumkan Susunan Kabinet 21 Oktober
M Haryo Yunianto, Direktur Utama PT Pertamina Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN, sebelumnya pernah menjelaskan dalam jangka pendek PGN akan terus memperkuat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan sumber pasokan gas bumi.
Langkah ini sangat strategis mengingat potensi kebutuhan gas bumi di masa depan akan semakin besar. Salah satunya terkait dengan kebijakan bauran energi baru terbarukan (EBT) hingga 23% pada 2025.
Menurut Haryo, ada beberapa wilayah di Sumatera dan Jawa yang bisa jadi prioritas pembangunan Jargas rumah tangga.
