Energynews.id | Ketahanan energi menjadi salah satu isu utama yang saat ini tengah menjadi pembahasan Pemerintah.
Hal tersebut karena penyediaan pasokan energi memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas pasar sebagai bahan bakar dalam kegiatan produksi sehingga mampu menggerakkan aktivitas perekonomian.
Baca Juga:
SKK Migas: Produksi Gas Mengalami Peningkatan
Berkaitan dengan hal tersebut, transisi energi menjadi salah satu pondasi dalam menjaga ketahanan energi berkelanjutan.
Saat ini, Pemerintah telah menunjukkan komitmen dalam implementasi transisi energi, salah satunya melalui inisiasi transisi energi berkelanjutan sebagai salah satu dari tiga prioritas utama Presidensi G20 Indonesia tahun ini.
Selain itu, Pemerintah juga telah melakukan upaya diversifikasi berkelanjutan untuk menghindari ketergantungan pada satu komoditas energi saja di tengah ketidakpastian global saat ini.
Baca Juga:
Dukung Ketahanan Energi, PHE Catatkan Kinerja Optimal di Tahun 2023
Diversifikasi tersebut mencakup transisi hijau yaitu transisi energi dari batu bara ke energi bersih yang didukung dengan kebijakan dan pembiayaan yang memadai.
Adapun pemenuhan pembiayaan tersebut dilakukan Pemerintah melalui penerbitan obligasi hijau dan sukuk hijau, pembentukan platform blended finance, rencana penerapan carbon pricing, dan penciptaan taksonomi hijau.
“Dalam mendukung transisi energi yang adil dan berkelanjutan, Indonesia juga telah bekerja sama dengan Asian Development Bank meluncurkan Energy Transition Mechanism,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam dialog bersama lebih dari 250 VIP G20 dan negara lainnya serta organisasi internasional yang difasilitasi oleh Informal Gathering of World Economic Leader (IGWEL), Rabu (25/05), di Davos-Swiss.
Selain berbagai upaya tersebut, Indonesia sebagai penghasil sumber daya energi juga selalu menempatkan Sustainable Development Goals sebagai pendorong rancangan kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional guna mendorong terwujudnya ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan.
Di samping itu, komitmen yang kuat untuk mencapai dekarbonisasi dan transisi energi yang adil dan terjangkau juga ditunjukkan dengan peran Indonesia yang akan menjadi pusat manufaktur regional kendaraan listrik di Asia Tenggara pada akhir dekade ini.
Pada akhir sambutan, Menko Airlangga turut mengajak para pemangku kepentingan, baik swasta, pemerintah, bank pembangunan multilateral, maupun filantropis untuk ikut serta dalam memastikan akses energi yang cukup untuk pembangunan berkelanjutan dalam bentuk pembiayaan dan bantuan teknis.
“Dalam mengemban amanah internasional, kami berharap Anda semua akan bergabung dengan Indonesia dalam rangka upaya dekarbonisasi dan menindaklanjuti komitmen negara maju di Paris Agreement,” pungkas Menko Airlangga. [jat]
