EnergiNews.id | Hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara dengan ekonomi terkuat di dunia yang tergabung dalam G20 di Bali, 15-16 Desember 2022 lalu, telah berbuah manis bagi negeri ini. Indonesia meraih komitmen pendanaan hingga nyaris US$ 1 triliun, tepatnya sekitar US$ 929,4 miliar.
Dari jumlah komitmen tersebut, sebesar US$ 20 miliar atau sekitar Rp 311 triliun (asumsi kurs Rp 15.564 per US$) merupakan komitmen Amerika Serikat melalui inisiatif Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk membiayai transisi energi di Tanah Air.
Baca Juga:
PLN Icon Plus Hadirkan ICONNEXT, Pameran Futuristik Terbesar di Indonesia
Inisitaif JETP ini akan dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang. Kedua negara maju ini akan memimpin negosiasi dengan International Partners Group terkait pendanaan transisi energi di Indonesia, terutama untuk meninggalkan batu bara sebagai sumber energi pembangkit listrik.
Besarnya komitmen pendanaan yang dijanjikan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan pemimpin negara maju lainnya itu membuat Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk segera menindaklanjuti berbagai kesepakatan tersebut.
Hal ini turut membuat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif angkat suara.
Baca Juga:
PLN Icon Plus Hadirkan ICONNEXT, Pameran Futuristik Terbesar di Indonesia
Arifin menyebutkan pendanaan tersebut akan disebar ke beberapa sektor, termasuk sektor energi yang ditujukan agar transisi energi di Indonesia berjalan lancar dan energi yang digunakan menjadi lebih bersih.
Dia menyebutkan, salah satu sektor yang dituju dalam pendanaan ini adalah untuk early retirement atau pemensiunan dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.
"Kita harus tahu ya nanti itu nanti di sektor untuk energi transisi ya, nanti juga kita tahu mana bobotnya. Kemarin kan disampaikan untuk early retirement, kita harus dalami lagi," tuturnya saat ditemui usai acara Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2022 di Jakarta, Rabu (30/11/2022).
Sebelumnya, komitmen pendanaan ini diserukan oleh sejumlah negara maju, utamanya di bawah pimpinan Amerika Serikat, untuk pembiayaan proyek infrastruktur hingga transisi energi di Indonesia.
Presiden Jokowi justru langsung memerintahkan jajarannya untuk segera menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang telah tercapai pada KTT G20 pada dua pekan lalu itu.
Presiden meminta agar segera dibentuk gugus tugas atau task force untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang telah dicapai tersebut.
Hal tersebut Presiden sampaikan saat memimpin rapat terbatas tentang evaluasi pelaksanaan KTT G20 yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 28 November 2022.
Presiden Jokowi memerinci, setidaknya terdapat 226 proyek yang bersifat multilateral dengan nilai mencapai US$ 238 miliar dan 140 proyek yang bersifat bilateral dengan nilai US$ 71,4 miliar yang perlu segera ditindaklanjuti.
"Ini harus dipastikan bahwa semua proyek program dan inisiatif ini segera dapat dieksekusi dengan cepat," lanjutnya.
Selain itu, Presiden juga meminta jajarannya untuk mengawal percepatan berbagai komitmen investasi agar bisa terealisasi di lapangan. Sejumlah komitmen investasi tersebut antara lain komitmen dari pemerintah Amerika Serikat melalui skema Partnership for Global Infrastructure Investment sebesar US$ 600 miliar.
Kemudian, US$ 20 miliar untuk pengembangan kendaraan listrik berbasis fosil melalui Just Energy Transition Partnership (JETP).
Di samping itu, ada juga komitmen investasi dari Jepang, Inggris, dan Korea Selatan untuk MRT Jakarta, serta kerja sama dengan Turki untuk pembangunan jalan tol Trans-Sumatra dan lain-lainnya.
"Saya melihat ini banyak sekali, oleh sebab itu perlu segera ada task force khusus misalnya yang Amerika siapa, yang UAE siapa, yang Korea siapa, yang Jepang siapa, semuanya yang China siapa, sehingga semuanya bisa secara detail menindaklanjuti apa yang menjadi kesepakatan kita di Bali," jelasnya.(jef)
