Energynews.id | Anggaran subsidi dan kompensasi energi di tahun 2022 sudah mencapai Rp 502,triliun. Bahkan jumlah ini sudah tiga kali mengalami perombakan akibat harga minyak mentah global yang terus meroket.
Dengan kondisi minyak global yang tidak menentu, anggaran subsidi dan energi di tahun ini diperkirakan bisa mencapai di angka Rp 650 triliun.
Baca Juga:
Goldman Sachs Prediksi Minyak Melonjak ke US$105 per Barel Tahun 2023
Namun sayangnya, pemberian subsidi energi dan kompensasi tersebut belum efektif untuk menurunkan angka kemiskinan dan juga ketimpangan sosial di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI), Senin (12/9).
"Memang sayang sekali bahwa subsidi dan kompensasi ini justru belum sepenuhnya tepat sasaran dan cenderung kurang efektif menurunkan kemiskinan dan ketimpangan," ujar Febrio di Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/9).
Baca Juga:
Luhut Binsar Pandjaitan Prediksikan Hal yang Mengejutkan
Misalnya saja untuk BBM jenis solar yang 89% dinikmati dunia usaha, dan hanya 11% dinikmati kalangan rumah tangga. Namun, dari yang dinikmati rumah tangga itu ternyata 95% dinikmati rumah tangga mampu dan hanya 5% yang dinikmati rumah tangga miskin.
Begitu juga dengan Pertalite, di mana 86% dinikmati oleh rumah tangga mampu. Begitu juga dengan LPG 3 Kg.
"Jadi kalau kita lihat bahwa subsidi solar dan LPG ini tidak mendukung kita untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan juga tidak menurunkan tingkat ketimpangan," katanya.
Oleh karena itu, dirinya mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya untuk mengarahkan subsidi energi dan terus mengevaluasi agar lebih tepat sasaran dan dilakukan pengalihan nilai subsidinya untuk dinikmati masyarakat yang berhak. [jat]
