Energynews.id | Pemerintah berencana untuk melakukan penyesuaian harga BBM maupun LPG bersubsidi sebagai respon terhadap kondisi harga minyak dunia yang terus tinggi sejak awal tahun ini.
Disparitas antara asumsi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan kondisi real di lapangan sangat berbeda jauh yang sudah barang tentu akan memberikan dampak terhadap keuangan negara.
Baca Juga:
680 Liter Pertalite Diamankan, Sat Reskrim Polres Subulussalam Tangkap Seorang Pria Diduga Lakukan Penyalahgunaan BBM
Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), menjelaskan saat ini asumsi harga minyak mentah US$63 per barel sementara kondisi sebenarnnya sudah dikisaran US$100an per barel sejak awal tahun 2022.
Luhut menyebut kenaikan harga BBM tidak bisa terelakkan dengan disparitas asumsi dan harga minyak mentah dunia yang terlalu jauh.
“Kita beruntung masih bisa memanage eknomi lebih baik sehingga dampak tidak besar walaupun tetap harus naikan tidak punya pilihan karena kalau tidak asumsi crude US$63 per barel sekarang US$98 – U$100 per barel angkanya sudah luar biasa,” ungkap Luhut disela kunjungan meninjak LRT Jabodebek, Jumat (1/4).
Baca Juga:
Pertamina Patra Niaga Tindak Tegas SPBU Nakal
Menurut Luhut jika BBM yang dijual Pertamina harganya tidak disesuikan maka perusahaan migas plat merah itu juga akan menanggung kerugian besar.
“Kalau ditahan terus nanti akan jebol itu pertamina,” ujar Luhut.
Dia memang tidak menjelaskan detail waktu kenaikan harga BBM maupun LPG subsidi tersebut. Namun Luhut memastikan kenaikan harga akan dilakukan secara bertahap.
Tahap pertama kata dia adalah kenaikan BBM nonsubsidi yang Pertamax. Tahun ini kata Luhut ada beberapa bahan bakar lain yang akan alami penyesuaian.
“Gas 3kg bertahap (kenaikannya) April (Pertamax), Juli, September, bertahap dilakukan pemerintah,” ungkap Luhut.
Luhut menyebut kenaikan harga Pertamax merupakan tahap pertama dari serangkaian penyesuaian harga BBM dan gas LPG yang akan dilakukan oleh pemerintah.
Menurutnya pemerintah perlu mengkaji betul kenaikan itu sebabnya Indonesia termasuk terlambat untuk sesuaikan harga dibandingkan negara-negara lain.
“Pertamax 1 April, tapi saya berikan gambaran seluruh dunia kita paling lambat naikan semua. Semua negara sudah naikan (harga),” ujar Luhut. [jat]
